Thursday, 25 May 2017

Ketua PN Jakarta Utara Tolak Permohonan Kapolda Metro, Tuntutan Ahok 11 April

Ketua PN Jakarta Utara Tolak Permohonan Kapolda Metro, Tuntutan Ahok 11 April

Foto: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tolak memundurkan jadwal sidang tuntutan Ahok. (antara)

Jakarta, Swamedium.com— Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara tetap akan melanjutkan persidangan kasus penistaan Agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sidang ke 18 yang akan digelar Selasa (11/4) dengan agenda pembacaan tuntutan.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan mengirim surat ke Ketua PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto. Surat bertanggal 4 April itu memohon majelis hakim menunda pembacaan tuntutan hingga selesainya pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran ke dua tanggal 19 April 2017.

Adapun alasan Kapolda meminta pengunduran pembacaan tuntutan karena situasi ibukota Jakarta jelang Pilkada putaran dua sangat rawan.

Kepala Humas PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi, seperti dikutip RMOL, Kamis (6/4) mengungkapkan Ketua PN yang juga sekaligus Hakim Ketua yang menyidangkan kasus Ahok, menolak permohonan itu.

“Ketua majelis telah menetapkan sidang agenda tuntutan dari JPU, tanggal 11 April,” kata Hasoloan.

Disebutkan, adapun alasan Ketua PN untuk tetap melanjutkan sidang Ahok terkait juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam surat edaran itu, hakim harus bisa memutuskan kasus sidang perkara penodaan agama tidak boleh lebih dari lima bulan. Untuk kasus Ahok, hakim menargetkan sebelum bulan puasa, hakim sudah memutuskan kasusnya. (*/d)

Related posts

Leave a Reply

4 Comments

  1. As Sirr

    Bani serbet, ahoker & simpatisan hobinya emg langgar kesepakatan, panik, ketakutan, paranooid akut. Sayangnya penguasa, negri, aparatur negara yg digaji uang rakyat sangat jelas tdk netral. Mrk lupa, kekuasaan ada batasnya. NKRI msh lama berdiri. Sejarah kelam pemerintahan jokowi.

    Reply
  2. Hernowo Hadi

    Ingat….. 19 april 2017 saat penentuan yang sangat krusial. Ummat Islam harus bersatu padu untuk gubernur Muslim…. Okey….

    Reply
  3. Sudarmadi

    Majlis Hakim kan nggak bisa diiintervensi oleh siapapun dan dari manapun. Apalagi sudah ditetapkannya hari sidang. Nanti akan merusak sistem yg ada. Masalah keamanan itu kan sudah menjadi tugas kepolisian.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *