Monday, 10 December 2018

Hukum Penodaan dan Penistaan Agama Harus Tetap Ada, Tidak Perlu Dihapuskan

Hukum Penodaan dan Penistaan Agama Harus Tetap Ada, Tidak Perlu Dihapuskan

Foto: Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. (Ist)

Pembukaan UUD 45 dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah bisa terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pasal 29 UUD 45 dengan tegas pula menyatakan bahwa negara kita berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Karena agama-agama itu dipeluk, diyakini dan diamalkan oleh pemeluk-pemeluknya, dan kita menyadari adanya perbedaan ajaran agama-agama itu, maka tugas negara adalah melindungi agama-agama itu termasuk dari setiap bentuk penodaan dan penistaan. Bentuk perlindungan dari sudut hukum antara lain adalah memberikan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang melakukannya.

Karena itu, dari sudut filsafat hukum, sosiologi hukum maupun hukum tatanegara, keberadaan ketentuan-ketentuan pidana terhadap perbuatan penodaan dan penistaan agama tetaplah merupakan sesuatu yang perlu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. (*)

*Penulis adalah Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)