Wednesday, 28 June 2017

Jokowi Harus Perintahkan Kapolri Setop Menarget Ulama

Jokowi Harus Perintahkan Kapolri Setop Menarget Ulama

Foto: Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habib Rizieq Syihab. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Presiden Joko Widodo diminta memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berhenti menjadikan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebagai target operasi dengan mengaitkannya ke kasus yang diduga kuat dengan unsur manipulatif.

“Jika itu tidak dilakukan maka publik akan menganggap Presiden Jokowi menggunakan Polri untuk menguber-uber HRS. Tentu ini tindakan tidak baik dan tidak terpuji,” kata aktivis Front Perjuangan Muslimin Indonesia, Muslim Arbi, melalui pesan tertulis, Jumat (19/5).

Arbi mengatakan, sudah terlihat dengan jelas dan kasat mata ada rekayasa untuk mengkriminalisasi para ulama dan aktifis. Menurut dia, kasus chat yang dialamatkan kepada HRS sebagai salah satu diantaranya.

Dikatakan Arbi, para pakar IT sudah membantah bahwa chat itu palsu dan sebuah rekayasa. Bahkan, Emma yang merupakan salah satu saksi yang diperiksa polisi, sudah bicara kalau dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui kebenaran apa yang dituduhkan kepada Firza Husein dan HRS.

“Sangat aneh lagi, Firza Husein dijadikan tersangka soal chat itu. Padahal saat heboh soal chat, semua handphone milik Firza disita polisi karena tuduhan makar,” ungkapnya.

Tak hanya itu, belakangan muncul klaim sepihak bahwa chat didapat dari hasil hack Anonymous. Namun Anonymous pun sudah membantah melakukan itu.

Meski sudah ada sanggahan dari para pakar IT dan Anonymous, Polda Metro Jaya bersikukuh soal kebenaran chat itu demikian dikatakan Arbi.

“Katakanlah jika chat itu benar, siapa yang dirugikan? Sedangkan keluarga HRS tidak ada dan tidak pernah laporkan kepada polisi soal tuduhan fitnah chat? Lalu polisi proses chat berdasarkan apa? Kalau pun chat itu benar adanya, toh tidak ada yang dikorbankan bukan?,” papar dia.

Arbi pun mengingatkan, semakin pihak kepolisian ngotot melakukan tindakan yang tidak jelas peristiwa dan alasan hukumnya kepada HRS, akan membuat publik makin menganggap apa yang dilakukan polisi hanyalah rekayasa hukum dan penyesatan opini.

Dan jika Presiden Jokowi diam saja, lanjut Arbi, maka publik akan menganggap tindakan salah kaprah tersebut atas perintahnya, sehingga Kapolri tidak punya pilihan lain.

“Agar publik tidak semakin dalam mempersepsikan kasus chat yang tidak jelas itu, Presiden harus perintahkan Kapolri untuk hentikan pengusutannya, dan memulihkan nama baik HRS,” tandasnya.

“Jika Presiden diam, publik akan menganggap agenda kriminalisasi dan pembusukan ulama dan tokoh-tokoh kritis memang sengaja dilakukan. Mungkin nanti akan muncul penyebutan rezim Jokowi adalah rezim yang memusuhi ulama dan umat,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *