Saturday, 21 October 2017

Aturan Pelaporan Data Nasabah Bersaldo Rp200 Juta Dinilai ‘Kebablasan’

Aturan Pelaporan Data Nasabah Bersaldo Rp200 Juta Dinilai ‘Kebablasan’

Jakarta, Swamedium.com – Pengamat Perpajakan menilai aturan terbaru pemerintah soal pelaporan data nasabah dengan batas saldo minimum Rp200 juta terlampau rendah dan membuat biaya administrasi membengkak karena ada dua juta rekening yang harus dilaporkan ke Ditjen Pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prasatowo mengatakan batasan pelaporan data nasabah yang ditetapkan pemerintah dengan saldo minimum sebesar Rp 200 juta itu terlampau rendah, sehingga lebih dari 2 juta rekening akan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Aturan pelaporan tersebut, lanjut dia, terkesan menyasar kalangan menengah.

“Ini secara sosio-psikologis kurang bagus karena terkesan akan menyasar kelas menengah lagi. Bisa-bisa tujuan besar malah tidak tercapai,” ujar Yustinus yang dikutip republika.co.id, Selasa (6/6).

Yustinus menambahkan angka Rp500 juta sebagai batas saldo yang sempat mencuat dalam pembahasan aturan keterbukaan informasi sebetulnya sudah dianggap moderat. Dengan batasan yang jauh lebih rendah yakni Rp 200 juta, lanjutnya, maka ongkos administrasi yang harus dikeluarkan pemerintah juga akan membengkak.

Alasannya, lebih banyak lagi nasabah yang ‘terjaring’. “Saya khawatir Ditjen Pajak mengadministrasikan data terlalu banyak, nggak fokus ke target sasaran ya,” katanya.

Mulai tanggal 31 Mei 2017 lalu, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid tersebut dibuat untuk mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pertukaran informasi, sekaligus memastikan bahwa data keuangan yang dipertukarkan tidak disalahgunakan.(maida)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)