Monday, 26 June 2017

test banner samping
test banner samping

Rektor Dipilih Presiden, Pembungkaman Suara Mahasiswa dan Politisasi Kampus

Rektor Dipilih Presiden, Pembungkaman Suara Mahasiswa dan Politisasi Kampus

Foto: Kebijakan pemilihan rektor oleh Presiden dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa dan politisasi kampus. (ist)

Banda Aceh, Swamedium.com — Pengamat pendidikan dari Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) M. Noval menilai, pemilihan rektor oleh presiden sangat tidak logis. Menurutnya, cara itu dianggap sebagai hal ketidakpercayaan pemerintah terhadap kalangan akademis.

Apalagi pemilihan rektor oleh Presiden hanya merujuk kepada kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo.

“Kebijakan ini sarat dengan dugaan pemerintah dibawah rezim Jokowi tidak percaya terhadap kalangan Akademisi di Indonesia atau kebijakan ini hanya dijadikan alasan untuk dapat mengintervensi pemilihan rektor di Perguruan Tinggi,” kata Noval melalui rilisnya yang diterima Swamedium.com, Rabu (7/6).

Menurutnya, pembatasan paham radikal seharusnya tidak ditujukan kepada kalangan terpelajar dan akademisi. Noval mengatakan, jika perguruan tinggi dianggap sebagai tempat lahirnya idiologi lain selain idiologi pancasila, maka ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, kata Noval, kebijakan tersebut akan berdampak pada pelemahan berekspresi di kampus dan pembungkaman mahasiswa sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman orde baru.

“Mencegah paham radikal berkembang di kampus bukan dengan cara mengintervesi pemilihan rektor karena penentu kebijakan beridiologi di perguruan tinggi bukan terletak pada rektor tetapi pada pribadi civitas akademika kampus,” tegasnya

JIMI sangat menyesalkan jika kebijakan tersebut dilaksanakan hanya karena pemerintah menggunakan alasan yang tidak logis untuk mempolitisasi kampus.

“Jika kebijakan ini tetap dipaksakan maka akan ada banyak permasalahan lainnya yang akan terjadi di kampus. Kedepan, jika aturan ini berlaku akan banyak kepentingan politik khususnya partai politik dalam penentuan rektor Perguruan tinggi. Dan pada akhirnya perguruan tinggi bukan lagi dipimpin oleh kalangan yang mempunyai visi dan misi untuk kemajuan pendidikan tetapi hanya untuk kepentingan politik semata,” papar Noval.

JIMI juga mempertanyakan kebijakan tersebut mengapa pemerintah mengurusi hal yang bukan menjadi prioritas, mengingat kualitas pendidikan Indonesia hingga sekarang masih terendah di ASEAN.

“Indonesia masih ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang mempunya sistem pendidikan yang lebih baik,” ujar Noval.

Padahal, lanjut Noval, pemerintah baru saja menjalankan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), agar mahasiswa di perguruan tinggi mempunyai spirit entrepreunership, dan bisa bertahan menghadapi tantangan ke depan.

“Sepatutnya hal tersebut yang harus dioptimalkan oleh pemerintah sekarang bukan menyibukkan diri dengan masalah jabatan rektor,” pungkasnya (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *