Monday, 26 June 2017

test banner samping
test banner samping

WargaNet Minta Wimboh Berantas Investasi Bodong

WargaNet Minta Wimboh Berantas Investasi Bodong

Jakarta, Swamedium.com – Wimboh Santoso telah terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan posisi Muliaman D Hadad dan akan memimpin OJK periode 2017-2022. WargaNet meminta Wimboh bisa mengatasi masalah investasi bodong.

WargaNet menaruh harapan besar kepada Wimboh yang sudah berpengalaman di industri keluangan. Beliau lama berkarir di Bank Indonesia, Dana Moneter Internasional/IMF dan terakhir Komisaris Utama Bank Mandiri.

“Ditunggu aksi Pak Wimboh menyelesaikan investasi bodong,” komentar WargaNet.

Bagi WargaNet, kasus investasi bodong sangat meresahkan masyarakat sebab banyak yang baru mau mencoba berinvestasi, tetapi sudah tertipu. Diharapkannya, OJK segera bertindak bila melihat indikasi ada perusahaan investasi bodong tanpa harus menunggu jatuhnya korban terlebih dahulu.

Kalangan pengusaha pun menaruh sejumlah harapan dengan terpilihnya Ketua OJK dan para pimpinan lainnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan pimpinan OJK yang baru diharapkan dapat menjalankan seluruh sistem administrasi keuangan dengan baik.

Pimpinan baru OJK juga diharapkan dapat memerhatikan kebijakan terkait keterbukaan informasi nasabah perbankan, terutama terkait jaminan data dari nasabah. Koordinasi pun perlu dilakukan secara insentif.

“Saat ini kita keterkaitannya sudah keterbukaan. kita akan melaksanakan yang Bu Menkeu sampaikan. Ini kita harus dukung karena itu tujuannya untuk sistem keterbukaan. Tapi ini kan menyangkut kerahasiaan. Nah ini kita ingatkan saja, yang namanya rahasia kan dijalankan mesin dan orang. Bukan hanya mesin saja, tapi juga orang,” jelasnya yang dikutip Okezone, Sabtu (10/6).

Secara terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, tantangan utama yang akan dihadapi oleh anggota OJK terpilih adalah bagaimana cara mendukung pengembangan sektor keuangan di Indonesia.

“Karena tentu perlu dibangun kapabilitas dan kapasitasnya (sektor keuangan) dan upaya pendalaman pasar keuangan,” jelas dia.

Ia menilai jika upaya pendalaman pasar keuangan itu perlu koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang bisa mendukung pengembangan sektor keuangan, seperti BI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kami lihat kelembagaan harus diperkuat karena fungsi utama adalah pengawasan terintegrasi sehingga bisa meneruskan membangun pengawasan terintegrasi. Kami harap SDM dan sistem terus dikembangkan dan terus koordinasi dengan lembaga termasuk LPS, Kemenkeu dan BI,” tukasnya.(maida)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *