Saturday, 21 October 2017

YLKI Ungkap Biro Travel Umroh Bermasalah

YLKI Ungkap Biro Travel Umroh Bermasalah

Foto: Jamaah sebuah biro travel umrah yang terlantar. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Jumlah biro umrah di Indonesia terus menjamur. Yang mengantogi izin dari Kementerian Agama (Kemenag) berkisar 770-an. Belum lagi biro umrah yang tak berizin.

Tragisnya, biro umrah yang berizin itu bukan berarti kinerjanya baik. Terbukti, saat ini lebih dari 100 ribuan calon jamaah umrah masih mangkrak, belum diberangkatkan. Itu pun baru dari satu biro umrah saja.

“Sebagian besar yang bermasalah itu, ingin membatalkan dan ingin refund, tapi dipersulit oleh biro umrah, dengan berbagai alasan,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Sabtu (10/6).

Tulus mengungkapkan, sampai dengan tanggal 6 Juni 2017, pihaknya menerima 6.778 pengaduan calon jamaah umrah yang belum atau gagal berangkat.

“Jamaah umroh itu berasal dari enam biro umrah,” ungkap Tulus.

Tulus pun merinci keenam biro umrah tersebut.

Biro umrah First Travel sebanyak 3.825 pengaduan, Hannien Tour 1.821 pengaduan, Kafilah Rindu Ka’bah 954 pengaduan, Komunitas Jalan Lurus 122 pengaduan, lalu Basmalah Tour and Travel sebanyak 33 pengaduan, dan Zabran dan Mila Tour sebanyak 24 pengaduan.

Dengan tingginya permasalahan tersebut, YLKI meminta masyarakat yang ingin umrah tidak mendaftar lebih dahulu kepada biro umrah “bermasalah”, dengan indikasi banyaknya pengaduan jamaah yang belum/gagal berangkat.

“Biro umrah semacam itu merugikan calon jamaah, baik kerugian materiil maupun imateriil,” tegas Tulus.

Oleh karena itu YLKI mengimbau, masyarakat jangan mudah tergiur oleh iming-iming tarif murah atau tarif promo dari biro umrah. Sebab, kata Tulus, biro umrah diduga tengah mengeruk dana masyarakat, dan dana itulah yang akan digunakan untuk memberangkatkan ribuan calon jamaah yang masih mangkrak.

“Biro umrah menggunakan sistem “gali lubang tutup lubang” untuk memberangkatkan jamaahnya, atau sistem ponzi. Masyarakat yang sekarang mendaftar berisiko mengalami nasib serupa (gagal berangkat) di kemudian hari,” tandasnya.

Seharusnya, lanjut Tulus, jika biro umrah memang mempunyai itikad baik, maka promosi besar-besaran untuk menggaet calon jamaah baru dihentikan lebih dahulu, sampai calon jamaah yang masih mangkrak diberangkatkan. Anehnya, Kementerian Agama sebagai regulator membiarkan hal ini.

“Seharusnya Kemenag menghentikan promosi dari biro umrah, yang terbukti ingkar janji pada calon jamaahnya,” tukasnya.

Tulus pun menyayangkan, pengaduan YLKI ke Kementerian Agama, sampai sekarang pun belum direspon oleh Kemenag, walau sudah 2 minggu lebih. YLKI melaporkan ke Kemenag pada tanggal 24 Mei 2017.

“Jika dalam satu minggu ke depan, Kemenag belum merespon pengaduan YLKI dimaksud, maka YLKI akan mengadukan Kemenag ke Ombudsman RI,” tegas Tulus.

Menurutnya, pejabat publik atau institusi pemerintah yang tidak merespon pengaduan atau tidak menjawab surat dari masyarakat, bisa dikategorikan sebagai malpraktik birokrasi.

Tulus pun menginformasikan layanan pengaduan masyarakat yang disediakan YLKI.

“Jika diperlukan konfirmasi lebih detail, silakan hubungi saudara Abdul Basith, staf bidang pengaduan YLKI, nomor telepon 081290009999,” pungkasnya. (ls)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)