Saturday, 21 October 2017

ACTA Minta Segera Ada Kejelasan Tentang Penahanan Ahok

ACTA Minta Segera Ada Kejelasan Tentang Penahanan Ahok

Foto: Wakil Ketua ACTA Ade Irfan Pulungan SH saat melaporkan video kampanye Ahok-Djarot, (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Status mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah resmi menjadi narapidana (napi), setelah dilakukannya pencabutan nota banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (6/6) lalu.

Sejalan dengan itu, Ahok harus menjalani masa penahanan selama 2 tahun di lembaga pemasyarakatan (lapas) Cipinang sesuai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Mei 2017. Namun, hingga kini penahanan Ahok masih berada di Rutan Mako Brimob.

Sementara, pihak kejaksaan selaku eksekutor penahanan, seperti diungkapkan Jaksa Agung HM Prasetyo, masih menunggu keputusan dari pengadilan. Mengenai penempatan Ahok di lapas, kata Jaksa Agung, bukan kewenangannya melainkan kewenangan Ditjen Lapas Kemenkumham.

Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum Ahok sudah menyatakan keberatannya jika kliennya itu ditempatkan di Lapas Cipinang dengan alasan keamanan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irfan Pulungan mengingatkan, saat ini Ahok harus mendapat kepastian hukum setelah kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Ade mengkritisi pernyataan Jaksa Agung yang mengatakan bahwa azas hukum bukan semata soal keadilan, tapi juga azas kemanfaatan.

“Jaksa Agung sepertinya lupa, bahwa selain dua azas itu, hukum juga ada azas kepastian. Sekarang Ahok harus mendapat kepastian hukum setelah perkara hukumnya inkracht. Kepastian hukum itu termasuk di mana Ahok akan menjalani vonis hukuman 2 tahunnya,” kata Ade, Sabtu (10/6) malam.

Ia juga mengingatkan, agar Kejaksaan tidak memperlakukan secara istimewa terhadap penahanan Ahok. Karenam sebelum dipindah ke Rutan Mako Brimob, Ahok sudah ditempatkan di Lapas Cipinang.

“Ya di sanalah Ahok harus ditempatkan. Jangan karena ada permintaan dari kuasa hukum Ahok, kejaksaan kemudian menyetujuinya untuk tidak dilakukan penahanan di Cipinang,” tegasnya seperti dikutip tengokberita.com

Lalu, Ade mencontohkan soal penahanan terhadap Ahmad Mussadeq yang divonis hukuman atas perkara yang sama dengan Ahok yaitu penistaan agana. Mussadeq, kata Ade, sejak divonis hingga kini mendekam di Lapas Cipinang.

“Kalau setiap terpidana meminta tempat penahanan atas keinginannya sendiri, bisa kacau hukum di negeri ini. Jika (permintaan kuasa hukum Ahok) dikabulkan, bisa-bisa setiap terpidana mengajukan penahanan di hotel. Perlakukanlah Ahok sebagai terpidana, sebagaimana seharusnya terpidana diperlakukan,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)