Monday, 26 June 2017

test banner samping
test banner samping

Kinerja BUMN Mengecewakan, DPR Pilih Revisi Undang-undang

Kinerja BUMN Mengecewakan, DPR Pilih Revisi Undang-undang

Jakarta, Swamedium.com – Tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang amburadul dengan salah satu indikasinya banyak yang merambah ke bidang usaha di luar bisnis intinya. DPR bermaksud untuk memperbaiki kinerjanya dengan cara merevisi UU 19/2003 tentang BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengatakan revisi undang-undang tersebut bertujuan untuk memoles kinerja BUMN, terutama kedudukan strategis BUMN sebagai agen perubahan.

“Revisi UU BUMN ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR,” kata Bowo yang dikutip dari materi seminar Pra Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 bertema Revisi UU BUMN untuk Reformasi Tata Kelola BUMN di Jakarta yang dilansir cnnindonesia.com akhir pekan ini.

Dalam upaya membenahi tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas kinerja BUMN tersebut, menurut Bowo, penyempurnaan UU BUMN harus memuat prinsip-prinsip antara lain, aspek kepemilikan saham pemerintah pada BUMN; pendirian dan pembubaran anak perusahaan; dan daya saing BUMN.

Aspek lainnya adalah sinergitas antar-BUMN, yaitu penggunaan produk dalam negeri; kebijakan privatisasi; dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan BUMN.

Bowo menambahkann kedudukan BUMN dalam aspek pembangunan ekonomi Indonesia memiliki peran dan fungsi strategis. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, pendirian BUMN dimaksudkan untuk kemajuan kesejahteraan umum.

“Oleh karena itu, arah perubahan UU BUMN akan ditujukan pada perbaikan tata kelola sekaligus peningkatan kualitas kinerja BUMN,” ujar Bowo.

Empat Kategori

Sementara itu, pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan makin banyak BUMN merambah ke bidang usaha yang jauh dari bisnis intinya. Ia mencontohkan sejumlah BUMN yang keluar dari bisnis intinya dan kini merambah ke bisnis hotel.

Padahal, lanjutnya, sudah ada BUMN khusus pengelola hotel yakni PT Hotel Indonesia Natour dan Inna Hotel Group. Melihat kondisi itu, dia menyarankan agar penanganan BUMN melalui empat kategori.

Pertama, BUMN yang efisiensinya rendah dan kemaslahatannya bagi masyarakat luas (eksternalitas) juga rendah maka opsinya adalah likuidasi atau dijual.

Kedua, BUMN yang efisiensinya rendah, namun eksternalitas tinggi, bisa direstrukturisasi, korporatisasi, atau aliansi strategis.

Ketiga, terhadap BUMN dengan efisiensi tinggi, namun eksternalitas rendah, maka bisa dilakukan privatisasi atau penawaran saham perdana (IPO).

Keempat, BUMN yang efisiensi dan eksternalitas tinggi, tidak ada masalah. “Tapi, jangan diganggu dan jangan digabung dengan BUMN sakit, bisnisnya merupakan substitusi, atau model bisnisnya yang sangat berbeda,” kata Faisal.(maida)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *