Friday, 23 June 2017

test banner samping
test banner samping

Ancaman ‘Rush Money’ Pasca Diberlakukannya PMK No 70 Tahun 2017

Ancaman ‘Rush Money’ Pasca Diberlakukannya PMK No 70 Tahun 2017

Foto: Ilustrasi pemilik rekning bank dengan saldi diatas Rp1 miliar akan disasar Dirjen Pajak

Jakarta, Swamedium.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017 telah mengeluarkan suatu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis mengenai akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dimana PMK ini merupakan Implementasi dari PERPPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 19 ayat 4 PMK tersebut secara Jelas disebutkan yang pada pokoknya, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam hal ini Perbankan wajib memberikan laporan informasi keuangan terkait kepentingan Perpajakan dengan batas Saldo atau Jumlah Uang Minimum sebesar Rp200 juta atas Rekening Pribadi pada suatu Bank. Meskipun telah direvisi menjadi Rp. 1 miliar batas minimumnya melalui keterangan resminya pada tanggal 7 Juni 2017 lalu.

“Dengan adanya peraturan ini, akan sangat beresiko sekali terhadap terjadinya Rush Money atau penarikan uang secara masif, khususnya bagi Pemilik Rekening yang jumlah saldo uangnya diatas 1 miliar rupiah,” kata Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air Ali Lubis, SH melalui rilis yang diterima Swamedium.com, Minggu (11/6) malam.

Berdasarkan keterangan yang dikutip Sri Mulyani, kata Ali, dalam keterangan persnya Menkeu mengatakan jumlah pemilik rekening dengan jumlah saldo diatas Rp1 miliar keatas ada sekitar 496.000 rekening atau 0.25 % dari keseluruhan rekening pada perbankan saat ini.

Maka, lanjut Ali, kalau dilihat dari jumlah pemilik rekening tersebut, apabila mereka melakukan Rush Money atau pengambilan uang secara masif demi terhindar dari masalah perpajakan maka akan berdampak fatal.

“Hal ini akan berpotensi terjadi tsunami ekonomi terhadap stabilitas perekonomian nasional,” tandasnya.

Terlebih lagi, menurut Ali, apabila Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berdasarkan Pasal 31, 32 dan 33 PMK No. 70 Tahun 2017 akan diberikan sanksi seandainya Kewajiban untuk menyampaikan Laporan dan kewajiban memberikan informasi atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 17 tidak dapat dipenuhi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Menkeu merevisi kembali PMK No. 70 Tahun 2017 tersebut, demi menghindari resiko terjadinya Rush Money yang akan menyebabkan Tsunami Ekonomi terhadap stabilitas perekonomian nasional.

“Tentunya dengan tidak mengurangi komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan di tingkat internasional atau Automatic Exchange of Information (AEol) yang telah diikuti beberapa negara termasuk indonesia,” pungkasnya (ls)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *