Monday, 26 June 2017

test banner samping
test banner samping

Kebijakan Abolisi Terhadap Proses Hukum Ulama dan Aktivis

Kebijakan Abolisi Terhadap Proses Hukum Ulama dan Aktivis

Foto: DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH. (belaquran)

Oleh: Dr.H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.*

Jakarta, Swamedium.com — Politik hukum (rechts politiek) dalam bentuk kebijakan (beleid/policy) pemberian abolisi terhadap alim ulama dan aktivis sangat diperlukan. Tindakan abolisi sebagai kebijakan Presiden – sesuai dengan kewenangannya berdasarkan konstitusi -merupakan upaya strategis menyudahi krisis kebangsaan saat ini.

Penting untuk disampaikan bahwa Politik hukum adalah kebijakan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan dan penegakannya.
Dilihat dari maknanya, kebijakan adalah serangkaian tindakan seketika (instant decision), dengan melihat urgensi serta situasi atau kondisi yang terjadi, berupa pengambilan suatu keputusan yang didasarkan pada kewenangan/kekuasaan diskresi (discretionary power/freies ermessen). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa abolisi merupakan produk politik hukum.

Abolisi bukanlah suatu pengampunan (grasi) dari Presiden kepada terpidana, tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan “demi alasan umum” – bukan alasan hukum – mengingat penanganan perkara yang terjadi terkait dengan kepentingan nasional yang tidak bisa dikorbankan oleh putusan Pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional yang harus diraih, maka Keamanan Nasional harus terjamin. Terdapat persamaan antara konsep Keamanan Nasional dengan konsep kepentingan hukum. Pada kepentingan hukum, yang hendak dilindungi adalah : pertama, kepentingan hukum individu (individuale belangen). Kedua, kepentingan hukum masyarakat (sosiale belangen). Ketiga, kepentingan hukum negara (staats belangen).

Kepentingan hukum negara adalah identik dengan pemeliharaan rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri dari pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara adalah konsepsi Keamanan Nasional.

Kebijakan abolisi bukanlah hal yang baru, dimasa Presiden SBY, pernah menerbitkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi, yang ditujukan kepada orang-orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Disebutkan pada butir pertimbangan huruf a:
“Bahwa dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta mengakhiri konflik secara permanen, perlu menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Darussalam dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Tentunya pemberian abolisi didasarkan pada ruang dan waktu yang tepat. Kondisi saat ini menunjukkan adanya polarisasi dimasyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap Keamanan Nasional. Untuk itu, perlu dilakukan upaya normalisasi keadaan dengan kebijakan abolisi.

Abolisi – sebagai produk politik hukum – menjadi pilihan guna mewujudkan pemeliharaan Keamanan Nasional.
Disini abolisi didasarkan pada kepentingan yang lebih besar daripada tetap melakukan proses hukum.

Berdasarkan bangunan teori hukum konstitusi, abolisi adalah hak konstitusional Presiden (Pasal 14 ayat 2 UUD 1945), tentunya dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Oleh karena itu sudah sepatutnya Presiden Jokowi menerbitkan abolisi terhadap alim ulama dan aktivis demi kepentingan Keamanan Nasional. (*)

*Penulis adalah Komisi Hukum dan Perundangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *