Saturday, 25 November 2017

“Holding” BUMN, Cara Murahan Oligarki Penguasa Jarah BUMN

“Holding” BUMN, Cara Murahan Oligarki Penguasa Jarah BUMN

Menteri BUMN marah disebut Kadin menguasai proyek hingga swasta tidak punya pekerjaan. (ist)

Oleh: Salamuddin Daeng*

Jakarta, Swamedium.com — Para menteri dan ekonom di sekeliling Pemerintahan Jokowi memang lihai dan pintar pintar, Mereka telah merancang strategi murahan menguras pajak rakyat dan menjarah aset BUMN untuk memperkaya oligarkhi dan taipan di sekeliling pemerintahan ini.

Caranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

Bagaimana logika PP ini bekerja ? sangat sederhana dan amat murahan, perhatikan ;

Pertama, pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN. Tentu saja ini adalah dana pajak yang dibayarkan oleh rakyat dialokasikan pada BUMN untuk mencari untung dari rakyat. Sementara dana subsidi untuk rakyat dicabut dengan alasan membebani APBN.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Kedua ; pemerintah membentuk holding BUMN. Konon katanya untuk memperkuat kelembagaan. Namun dalam bagian UMUM PP tersebut dinyatakan pembentukan perusahaan induk ini dilakukan dengan “Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.”

Murahan kan ? penguatan kelembagaan dilakukan dengan pergeseran aset BUMN tertentu ke BUMN lainnya. Ini jelas terlihat mau mengobok obok aset BUMN dan mencari celah dan kesemapatan untuk menggaruk.

Ketiga ; lebih murahan lagi adalah pengalihan aset BUMN kepada BUMN lain dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR. Mengapa ? pada saat penyertaan modal negara menggunakan mekanisme persetujuan DPR, namun pada saat mengalihkan mau jualan sendiri. Menggelikan !

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)