Friday, 23 June 2017

test banner samping
test banner samping

“Holding” BUMN, Cara Murahan Oligarki Penguasa Jarah BUMN

“Holding” BUMN, Cara Murahan Oligarki Penguasa Jarah BUMN

Foto: Kementerian BUMN. (Ilustrasi/ist)

Oleh: Salamuddin Daeng*

Jakarta, Swamedium.com — Para menteri dan ekonom di sekeliling Pemerintahan Jokowi memang lihai dan pintar pintar, Mereka telah merancang strategi murahan menguras pajak rakyat dan menjarah aset BUMN untuk memperkaya oligarkhi dan taipan di sekeliling pemerintahan ini.

Caranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

Bagaimana logika PP ini bekerja ? sangat sederhana dan amat murahan, perhatikan ;

Pertama, pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN. Tentu saja ini adalah dana pajak yang dibayarkan oleh rakyat dialokasikan pada BUMN untuk mencari untung dari rakyat. Sementara dana subsidi untuk rakyat dicabut dengan alasan membebani APBN.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Kedua ; pemerintah membentuk holding BUMN. Konon katanya untuk memperkuat kelembagaan. Namun dalam bagian UMUM PP tersebut dinyatakan pembentukan perusahaan induk ini dilakukan dengan “Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.”

Murahan kan ? penguatan kelembagaan dilakukan dengan pergeseran aset BUMN tertentu ke BUMN lainnya. Ini jelas terlihat mau mengobok obok aset BUMN dan mencari celah dan kesemapatan untuk menggaruk.

Ketiga ; lebih murahan lagi adalah pengalihan aset BUMN kepada BUMN lain dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR. Mengapa ? pada saat penyertaan modal negara menggunakan mekanisme persetujuan DPR, namun pada saat mengalihkan mau jualan sendiri. Menggelikan !

Pasal 2A ayat (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. artinya mau memindahkan dan menjual aset BUMN secara diam diam.

Keempat, ini yang paling berbahaya yakni pembentukan Holding BUMN berarti menjadikan BUMN yang ada sekarang seluruhnya adalah anak perusahaan dari Holding. Lalu dimana super murahannya? Sebagai anak perusahaan boleh dijual penuh kepada swasta yang penting perusahaan induknya masih lebih dari 50% dikuasai oleh negara. Ini tampaknya merupakan dagelan tingkat tinggi.

Beginilah nasib negara kalau dipimpin oleh para CEO, mantan CEO perusahaan swasta, dibantu oleh ekonom ekonom yang sehari harinya bekerja untuk memperkaya taipan dan asing. Negara di tangan orang orang ini hanya akan menghasilakan segelintir taipan kaya raya dan menyisahkan ratusan juta kemiskinan.

Ingat bahwa ketimpangan ekonomi yang sangat dahsyat yang melanda negara ini, bukan karena negara ini miskin, akan tetapi kekayaan negara ini jarah oleh segelintir orang dengan menggunakan tangan penguasa.

*Penulis adalah pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *