Wednesday, 26 July 2017

Komnas HAM Tolak Kejahatan Luar Biasa Dimasukkan ke KUHP

Komnas HAM Tolak Kejahatan Luar Biasa Dimasukkan ke KUHP

Foto: Komnas HAM menolak dimasukkannya pengaturan tentang kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi ke dalam KUHP. (Joko/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Pemerintah dan Komisi III DPR RI sedang membahas Rancangan KUHP (RKHUP) yang akan mendorong dimasukkannya pengaturan tentang kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Nantinya empat jenis kejahatan tersebut akan dimasukkan ke dalam KUHP.

Berkenaan dengan keinginan pemerintah dan DPR RI tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tegas menyatakan penolakan karena berpotensi melanggengkan impunitas.

Komnas HAM mencermati adanya perbedaan hukum yang dianut dari hukum internasional yang tidak proporsional yang tidak serta merta dapat langsung diadopsi ke dalam hukum pidana di Indonesia. Hal itu dinilai, berseberangan dengan arti dan pemaknaan kejahatan luar biasa yang sesungguhnya.

“Kualifikasi empat kejahatan tersebut, hendaknya dibedakan, beda kodefikasi antara kejahatan hukum pidana internasional dengan tindak pidana dalam KUHP perundang-undangan Indonesia yang saat ini masih disamakan dengan hukum internasional, dan seharusnya empat kejahatan tersebut dibedakan,” kata Ening Suprapto, Mantan Anggota Komnas HAM periode 2002 – 2007, di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6).

Menurut dia, dalam perundang-undangan Internasional harus memenuhi unsur-unsur lain dari kejahatan itu sendiri. Antara lain, kata Ening, unsur mental, dimana pelaku itu mengetahui bahwa kejahatan itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh negara atau kebijakan dari organisasi yang terencana, sistematis tersebar luas dan ditujukan kepada rakyat sipil.

“Selama belum ada unsur itu, berarti dikategorikan pidana biasa saja,” ujarnya.

Menurut Ening, kejahatan Internasional harus diadakan di peradilan khusus yakni Mahkamah Internasional karena kejahatan khusus adalah kejahatan yang paling berat dan harus menjadi urusan komunitas Internasional.

Namun, kata Ening, jika Indonesia ingin mengadopsi hukum perundang-undangan tersebut, maka Indonesia harus memberikan sumbangsihnya untuk ikut mendukung perdamaian dan keamanan dunia Internasional, bukan hanya sekadar mengadopsi saja.

“Jangan sampai isi rumah yang tidak cocok dipaksakan masuk ke dalam rumah yang bukan rumahnya, maksudnya komnas HAM menimbang dari sisi dan azas kepraktisan, juga kesederhanaan bahwa hal ini hendaknya tidak dimasukan kedalam RKUHP,” tutupnya. (Jok)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *