Monday, 26 June 2017

test banner samping
test banner samping

Polemik Hak Angket KPK, Jokowi Takut Kehilangan Dukungan Politik

Polemik Hak Angket KPK, Jokowi Takut Kehilangan Dukungan Politik

Jakarta, Swamedium.com — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pilihan Presiden Joko Widodo yang bersikap non-blok tentang hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR mengisyaratkan beberapa hal.

“Pertama, jika melihat komposisi partai politik yang mengajukan hak angket KPK didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi terlihat takut kehilangan dukungan politiknya dari partai pendukung pemerintah,” kata Jajat melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/6).

Kedua, dengan tidak mengambil sikap, Presiden Jokowi secara tidak langsung menyetujui angket tersebut. Apalagi lanjut Jajat, Jokowi hingga saat ini masih merupakan kader dari PDIP yang mana sebelumnya PDIP secara terang-terangan mempunyai keinginan untuk membatasi umur KPK hanya 12 tahun.

“Jokowi saat ini seperti dalam posisi tersandera, di satu sisi tidak ingin terjadi kegaduhan politik baru yang bisa mengancam posisinya sebagai orang nomor satu, di sisi lain sebagai seorang petugas partai harus tunduk dan taat kepada keputusan partai dalam hal ini PDIP, namun sekali lagi sikap non blok seperti ini sangat tidak layak dilakukan, mengingat KPK adalah lembaga yang berada dibawah Presiden langsung,” tandasnya.

Jajat menuturkan, tidak adanya pembelaan kepada KPK oleh Presiden bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Pasalnya, Jokowi akan dianggap tidak pro pemberantasan korupsi karena hingga saat ini hanya KPK yang menjadi harapan dalam pemberantasa korupsi.

Selain itu, lanjut Jajat, saat ini KPK juga tengah gencar mengungkap kasus korupsi e-KTP yang disebut menyeret sejumlah nama anggota DPR RI yang seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Presiden.

“Rakyat harus mencatat jika Presiden Jokowi ternyata lebih memilih bersikap non blok yang berarti hanya mementingkan kepentingan politiknya. Hal ini pula merupakan pengingkaran janji yang kesekian kali oleh Jokowi yang sebelumnya akan memperkuat KPK,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *