Wednesday, 27 September 2017

Kasus Pajak Google, Bukti Aturan Hukum Tidak Jelas

Kasus Pajak Google, Bukti Aturan Hukum Tidak Jelas

Jakarta, Swamedium.com – Penyelesaian kasus pajak perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat, Google bertele-tele karena aturan hukumnya belum jelas. Kasus pajak Google sampai saat ini masih perlu dialog atau perundingan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bertele-telenya penyelesaian pajak Google lantaran tak ada aturan hukum yang jelas.

“Itu belum ada standarnya, sehingga memerlukan dialog, perundingan maupun bargaining,” kata Darmin di Jakarta, pekan ini.

Darmin menjelaskan, proses pungutan pajak terhadap perusahaan yang berbisnis secara online atau daring di Indonesia dapat lebih mudah apabila saat ini sudah terdapat peraturan hukum yang mengikat untuk mengatur hal tersebut.

Namun, peraturan hukum yang dimaksud saat ini belum memadai untuk memungut pajak penghasilan dari perusahaan berbasis elektronik. Padahal bisnis seperti ini sedang berkembang pesat karena mengikuti perkembangan zaman.

“Kalau ada standarnya pasti mudah. Kalau belum ada, masing-masing pasti membuat hitungan sendiri. Kita menghitung ada benefit segitu banyak di Indonesia, tapi dia bilang biaya-biaya hanya segini sehingga benefit tidak sebesar itu,” kata Darmin.

Menurut dia, upaya memungut pajak dari perusahaan dengan reputasi dunia seperti Google tidak akan mudah dan membutuhkan proses dialog, agar bisa menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan korporasi.

Risikonya, hasil dari negosiasi terkait kewajiban perpajakan tersebut tidak bisa menghasilkan kesepakatan yang baku, karena apa yang dicapai pada tahun ini, belum tentu sama dengan tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan telah ada kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat, Google, terkait komitmen pajak yang harus dibayarkan.

“Kita sudah ada pembahasan dengan mereka dan sudah ada suatu kesepakatan berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) 2016,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan melalui kesepakatan tersebut maka Google yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah, berkomitmen untuk segera membayar pajak.

Meski demikian, ia tidak menyebutkan besaran pajak yang akan dibayarkan Google kepada pemerintah, karena merupakan rahasia antara pemerintah dan perusahaan wajib pajak.(maida)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)