Friday, 24 November 2017

Pengamat: Presidential Treshold Bertentangan dengan Konstitusi dan Ganggu Demokrasi

Jakarta, Swamedium.com — Pembahasan RUU Pemilu terancam deadlock karena masing-masing pihak bersikukuh pada kepentingannya masing-masing terutama pada isu Presidential Treshold.

Sejauh ini ada tiga opsi soal ambang batas pengajuan calon presiden oleh partai yakni 0 persen, 10-15 persen dan 20-25 persen.

Jikalau memang pada Rapat Paripurna DPR, Senin 19 Juni mendatang, RUU Pemilu sah diketuk palu dengan keputusan yang “memenangkan” pemerintah dan partai-partai pendukungnya, dalam artian, satu poin terkrusial, soal Presidential Threshold, tetap ditentukan 20-25%, bagaimana jadinya?

Terkait hal ini, Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, hal itu akan berpotensi memunculkan gugatan dan akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi RI.

Pasalnya, penerapan Presidential Threshold bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan: “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu”.

“Wacana ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) dalam pelaksanaan Pemilu serentak berpotensi besar akan diuji dan dibatalkan oleh MK. Jika melihat konstruksi pasal ini (Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945), seluruh parpol yang sudah menjadi peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Fadli di Jakarta, Kamis (15/6).

“Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi dan putusan MK adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno yang menganggap, Presidential Threshold akan mengganggu sistem demokrasi di negeri kita.

“Pastinya. Pembatasan Presidential Threshold tentu tidak demokratis karena hanya akan menghambat munculnya calon-calon alternatif lain yang lebih baik. Acuan Presidential Threshold 20% ke mana? Kan enggak mungkin mengacu pada hasil Pileg 2014. Sedangkan Pileg 2019 dilaksanakan bersama dengan Pilpres 2019,” timpal Adi seperti dilansir Okezone.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)