Wednesday, 27 September 2017

Bagaimana jika Presidential Threshold Tetap Diberlakukan di Pemilu 2019?

Bagaimana jika Presidential Threshold Tetap Diberlakukan di Pemilu 2019?

Foto: Anggota dewan dari tiga fraksi, Demokrat, Gerindra dan PKS memilih meninggalkan ruang rapat paripurna yang menyetujui hak angket KPK. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu masih panas, terutama terkait poin ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold.

Mayoritas fraksi di DPR ingin nol persen, tapi pemerintah dan parpol pendukungnya ngotot harus ada 20-25 persen. Apa jadinya jika presidential threshold tetap diberlakukan di Pemilu Serentak 2019?

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, ambang batas syarat pencalonan presiden ‎berpotensi besar akan digugat dan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) bilamana diterapkan dalam RUU Pemilu.

“Wacana ambang batas pencapresan dalam pelaksanaan Pemilu serentak berpotensi besar akan diuji dan dibatalkan oleh MK,” kata Fadli seperti dilansir Okezone, kemarin.

Menurutnya, Pansus RUU Pemilu dan pemerintah perlu memerhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan MK adalah sesuatu yang harus diperhatikan‎.

Penerapan presidential threshold, kata Fadli, bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.”

“Jika melihat konstruksi pasal ini, seluruh parpol yang sudah menjadi peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” terangnya.

“Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi dan putusan MK adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang,” tambah Fadli.‎

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno menilai, apabila parlemen tetap memakai presidential threshold pada Pemilu 2019, maka sistem demokrasi di Indonesia bisa terganggu. Sebab, ada pembatasan terhadap calon-calon yang memiliki kemampuan memimpin di negeri ini.

“Pastinya. Pembatasan presidential threshold tentu tidak demokratis karena hanya akan menghambat munculnya calon-calon alternatif lain yang lebih baik,” katanya.

Apabila Pansus RUU Pemilu memutuskan presidential threshold 20 persen, maka hal itu bukan hanya menghambat partai politik kecil tetapi juga calon presiden baru.

“Namun, acuan PT (presidential threshold) 20 persen ke mana? Kan enggak mungkin mengacu pada hasil pileg 2014. Sedangkan pileg 2019 dilaksanakan bersama dengan pilpres,” ujar Adi.

Sementara guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Harjono mengatakan, jika presidential threshold tetap dipaksakan pada Pemilu Serentak 2019, maka akan berpotensi menimbulkan problem hukum.

“Ini ada problem hukum memang, ada problemnya saat memilih. Dulu pemilihan berbeda itu berjalan artinya saat mencalonkan presiden itu harus ada threshold,” katanya di Jakarta.

MK sudah memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu 2019 digelar serentak. Sehingga jika presidential threshold tetap diterapkan lagi maka mekanismenya masih tanda tanya. (*/ls)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)