Wednesday, 26 July 2017

Jika Terbitkan Perppu Pemilu 2019, Jokowi Bisa Dimakzulkan

Jika Terbitkan Perppu Pemilu 2019, Jokowi Bisa Dimakzulkan

Jakarta, Swamedium.com — Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyarankan pemerintH untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terkait deadlock pembahasan RUU Pemilu untuk Pemilu 2019.

“Kalau pemerintah mengganggap deadlock dan mengeluarkan Perppu, itu bukan merupakan langkah yang bijak dan elok,” kata pakar hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (15/6) kemarin.

Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 sebagaimana keputusan MK adalah final dan mengikat sehingga perlu adanya UU Pemilu yang baru.

“Pemilu serentak, sama artinya presidential threshold nol persen dan bila terjadi deadlock, terus pemerintah menerbitkan Perppu, sama artinya pemerintah menerbitkan Perppu untuk suatu hal yang inkonstitusional dan itu bisa berakibat impeachment,” tegas Yusril.

Ia menyebutkan, bila pemerintah tetap menerbitkan Perppu, kemungkinan besar akan ditolak oleh DPR RI.

“Kalau Perppu dikeluarkan, pertama soal kegentingan yang memaksanya, kedua, DPR bisa tolak walaupun disahkan jadi UU karena pemilu dilaksanakan tahun 2019. Sehingga alasan kegentingan yang memaksa itu tidak terpenuhi,” kata mantan Menteri Sekretaris Negera itu.

Selain itu, kata Yusril, bila pemerintah menerbitkan Perppu akan menjadi preseden yang buruk. Artinya, lanjut Yusril, pemerintah tidak bisa meyakinkan DPR RI dalam pembahasan RUU Pemilu hingga terjadi kesepakatan bersama antara presiden dan DPR.

“Pemerintahnya mengeluarkan perppu, itu sangat tidak elok, tidak bijak seperti tahun 60-an dimana pemerintah ajukan RAPBN dan DPR RI menolak lalu DPR dibubarkan dan pemerintah kemudian menggunakan APBN dengan Perppu. Jadi saya pikir jangan mengulang seperti tahun 60-an,” kata Yusril.

Kalau tetap dikeluarkan Perppu, membahayakan demokrasi dan ini jadi preseden buruk, kalau setiap kali tidak ada kata sepakat lalu presiden keluarkan Perppu, itu tidak baik dan perppu keluar hanya karena kegagalan pemerintah mencapai kompromi dengan DPR. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *