Thursday, 23 November 2017

Hak Angket DPR adalah Konstitusional

Hak Angket DPR adalah Konstitusional

Foto: Ketua Umum JIMI, Don Zakiyamani. (Dok. pribadi)

Oleh: Don Zakiyamani*

Jakarta, Swamedium.com — Hak angket merupakan hak konstitusional DPRRI sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk menolaknya. KPK tak perlu takut menghadapi hak angket, apalagi bila KPK selama ini menjalankan amanah konstitusi.

Kita semua tahu Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

JIMI (Jaringan Intelektual Muda Islam) menilai hak angket DPR merupakan bentuk koreksi sekaligus mencegah adanya pelanggaran pelaksanaan UU oleh lembaga negara. Kita harus mendukung hak konstitusional tersebut karena tidak boleh ada lembaga yang kebal hukum di Republik ini.

Media maupun para koruptor kakak jangan mempolitisir hak angket dengan propaganda pelemahan KPK padahal salah satu cita-cita reformasi adalah transparansi. JIMI memandang hak angket merupakan mekanisme konstitusi guna mencegah adanya lembaga yang superior dan tak boleh diawasi.

Semua lembaga negara harus sama kedudukannya dihadapan hukum, JIMI menghimbau kepada masyarakat agar berpikir positif atas inisiatif DPR yang ingin menjaga integritas KPK. JIMI berharap KPK dapat korporatif dengan mengedepankan konstitusi, tak perlu takut bila memang tak salah dalam pelaksanaan konstitusi. (*/ls)

*Penulis adalah Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)