Thursday, 23 November 2017

Hukum dan Demokrasi yang Terjajah Kekuasaan

Hukum dan Demokrasi yang Terjajah Kekuasaan

Foto: Pimpinan Rumah Amanat Rakyat Ferdinand Hutahaean. (ist)

Oleh: Ferdinand Hutahaean*

Jakarta, Swamedium.com — Seminggu terakhir situasi politik dan hukum di negara ini praktis menghadapi ujian yang tidak ringan. Meski menjadi perhatian publik secara besar-besaran, namun Pemerintah dengan sikapnya tampak menikmati kemelut ini seakan menjadi berkah tersendiri karena rakyat menjadi sibuk dengan kondisi berbantah lisan, hingga lupa akan tekanan ekonomi dan tekanan harga-harga bahan pokok yang tak kunjung turun harganya. Pemerintah juga tampaknya sangat menikmati kondisi riuh ini karena rakyat jadi terbelah dan tidak fokus kepada harga listrik yang subsidinya dicabut dari sekitar 19 juta perlanggan daya 900 VA.

Diamnya pemerintah atas Hak Angket KPK bagi saya adalah sebuah sikap yang menegaskan bahwa Pemerintah berada di pihak yang turut serta mengambil manfaat dari Angket tersebut untuk kepentingan kelompoknya. Sebut saja contohnya Partai Golkar yang kini menjadi salah satu mitra strategis pemerintahan Jokowi yang mana Ketua Umumnya Setya Novanto disebut-sebut dalam dakwaan Korupsi EKTP bahkan sudah berkali-kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya. Dan atas itu pula, Setya Novanto bahkan telah di cekal oleh KPK tidak boleh bepergian ke luar negeri. Sebuah indikasi kuat bahwa Setya Novanto memang sangat patut diduga terlibat dalam kasus korupsi EKTP tersebut. Namun ironisnya, saat ini keterlibatan itu seakan tenggelam seiring angket terhadap KPK. Sebuah langkah strategis dan taktis untuk tawar menawar posisi dan saling sandera kepentingan. Kau telanjangi aku, kutelanjangi kau, Kau tutupi aku, Kututupi kau. Mungkin begitulah kira-kira kalimat sakti didalam hati mereka. Sekali lagi… itupun mungkin, mungkin juga saya tang terlalu berimajinasi.

Beruntunglah KPK yang meski memang perlu perbaikan tapi tidak lewat angket, masih mendapat dukungan secara konsisten dari sedikit partai politik di DPR, salah satunya Partai Demokrat yang konsisten dengan sikapnya tidak mau ikutan latah dalam angket KPK, terlebih angket itu sarat kepentingan pihak-pihak terkait EKTP. Yang justru menjadi pertanyaan besar dan menggelitik adalah, mengapa Jokowi diam dan tidak mendukung KPK? Bukankah dulu Jokowi berjanji memperkuat KPK? Ahhh… memang lidah tak bertulang, janji pun tinggal janji seiring kepentingan diatas kepentingan.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)