Wednesday, 26 July 2017

Polemik RUU Pemilu, Fadli Zon: Mendagri Jangan Main Ancam

Polemik RUU Pemilu, Fadli Zon: Mendagri Jangan Main Ancam

Foto: Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus RUU Pemilu untuk melakukan musyawarah mufakat.

Fadli Zon meminta politikus PDI Perjuangan itu tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, apalagi mengancam mundur dari pembahasan RUU Pemilu jika belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

“Kami di Parlemen tidak ada masalah. Kan kalau tidak ada tercapai kesepakatan tinggal mengambil kesimpulan berdasarkan suara terbanyak, voting. Jadi Mendagri jangan terburu-buru mengambil suatu kesimpulan. Kan dia juga bukan orang baru dalam politik,” kata Fadli Zon di Kantor DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (16/6) kemarin.

Fadli pun meminta Mendagri agar memberikan kesempatan kepada DPR untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, jadi Mendagri tidak perlu mengancam mundur dari pembahasan.

“Jadi enggak usah ngancam-ngancam begitu. Itu menurut saya tidak masuk akal. Mau mencabut terus kembali ke undang-undang lama. Undang-undang lama dengan sendirinya itu sudah batal, karena sudah ada keputusan MK yang mengatakan pemilu itu harus serentak, gitu loh. Jadi jangan bikin masalah baru lah. Mendagri juga harus hati-hati bicara,” tegas Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini memang belum ada kesepakatan dalam pembahasan isu penting RUU Pemilu. Namun, kata dia, hal itu mafhum terjadi. Apalagi lanjut Fadli, pembahasan di Pansus RUU Pemilu masih sesuai jadwal.

“Namanya dinamika dalam DPR, ya biasa saja. Selama kita masih on schedule. Saya pikir kita masih on schedule, kita masih ada waktu,” ucapnya.

Fadli menjelaskan, rapat Pansus RUU Pemilu terakhir digelar pada Senin 19 Juni mendatang. Sedangkan untuk pengambilan keputusan akan digelar setelah lebaran, yakni pada 20 Juli 2017. Hal itu, menurut dia, sudah sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Pengambilan keputusan tingkat dua sepakat fraksi fraksi kemarin waktu saya pimpin Bamus itu tanggal 20 Juli. Jadi setelah lebaran, sehingga memberikan waktu lagi untuk musyawarah mufakat lah. Jadi tinggal lima item saja, lima topik saja dari sekian puluh topik yang tadinya menjadi persengketaan atau perdebatan,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *