Tuesday, 26 September 2017

Bupati Tegal Siap Dihukum Karena Tolak Lima Hari Sekolah

Bupati Tegal Siap Dihukum Karena Tolak Lima Hari Sekolah

Tegal, Swamedium.com – Meski Mendikbud sudah memastikan Lima Hari Sekolah (LHS) mulai berlaku pada tahun ajaran 2017-2018, masih ada pihak yang menolaknya.Salah satunya adalah Bupati Tegal Ki Enthus Susmono yang rela dihukum akibat menentang kebijakan pemerintah itu.

Enthus mengatakan Pemerintah Kabupaten Tegal menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal sekolah lima hari. Menurut dia, dengan lima hari belajar dalam durasi delapan jam sehari, akan mematikan pendidikan madrasah dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) karena siswa pulang sekolah lebih sore.

Padahal, lanjut dia, bangsa ini tidak hanya butuh pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan agama yang di dalamnya terdapat pendidikan akhlak.

“Perhitungan saya kalau sekolah lima hari, anak sekolah pulang sore sekitar pukul 16.00 WIB. Lalu, pendidikan madrasah dan TPQ mau dikemanakan?” ucap Ki Enthus, yang dikutip Liputan6.com.

Ki Enthus yang juga dalang kondang itu mengungkapkan, pendidikan formal memang penting, tetapi pendidikan akhlak generasi penerus bangsa itu jauh lebih penting.

“Saya siap mendapatkan hukuman apa pun kalau sikap ini dianggap salah dan menentang kebijakan itu, karena ini demi masa depan bangsa yang berakhlak,” kata dia.

Untuk itu, Ki Enthus langsung memerintahkan Kepala Dinas Dikbud, Salu Panggalo untuk menyurati Mendikbud. “Apa pun risikonya saya yang tanda tangan. Saya juga siap dipanggil oleh Menteri, bahkan saya juga siap bahtsul masail (berdiskusi keagamaan) tentang itu,” ucap dia.

Menurut Ubaidillah Amin Mochammad, pengasuh Pondok Pesantren An Nuriyah di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember, Jawa Timur, program LHS itu tidak cocok diterapkan di sekolah pedesaan.

Menurut dia, kondisi di desa berbeda dengan di kota. Di desa, sepulang sekolah formal, anak- anak bisa langsung bertemu orang tuanya, dan melanjutkan pendidikan di madrasah diniyah.

“Kalau di kota, kecendrungannya orang tua sibuk semua, sehingga anak-anak jarang bertemu usai pulang sekolah. Sehingga, wajar jika kebijakan itu didukung oleh orang tua di kota, karena mereka berpikir akan lebih baik, anaknya berada di sekolah dengan waktu yang lebih lama,” kata dia.

Namun di wilayah pedesaan, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan berdagang. Waktu mereka cukup banyak untuk membimbing langsung anak-anaknya.

“Seperti di sini, banyak anak dari luar pondok, yang sore harinya ngaji di pesantren ini. Baik ngaji Alquran, maupun kitab klasik. Sehingga, kebijakan sekolah lima hari, tidak cocok diterapkan di pedesaan,” kata dia.

Menurut Ubaidillah, di kalangan pengasuh pondok pesantren, keberadaan madrasah diniyah sama pentingnya dengan sekolah formal.

“Memang secara kurikulum berbeda, tetapi ijazah madrasah diniyah di beberapa pesantren di Indonesia, bisa digunakan untuk mendaftar kuliah langsung ke Universitas Al Azhar Mesir. Karena pesantrennya sudah menggunakan sistem muadalah,” kata dia.(*/maida)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)