Thursday, 29 June 2017

Pak Presiden, Saya Mohon Keadilan, Anak Saya Ditembak Polisi

Pak Presiden, Saya Mohon Keadilan, Anak Saya Ditembak Polisi

Foto: Orangtua JD, korban penembakan oleh polisi di Simalungun, Sumatera Utara. (pojoksumut)

Simalungun, Swamedium.com — Kecewa sangat dirasakan Purnama br Samosir (40), ibu kandung dari JD (16), pelajar kelas VIII SMAN 1 Dolok Marlawan, Simalungun, yang ditembak di kawasan perkebunan karet Dolok Merangir beberapa waktu lalu.

Pasalnya setelah anaknya cacat karena tertembak, pengobatan JD pun kini dihentikan.
Kepada Pojoksumut, Sabtu (17/6) ia yang didampingi suaminya Dharma Damanik (47) meminta agar petugas polisi yang menembak anaknya ditindak tegas.

“Aku minta polisi yang menembak anakku ditindak tegas dan diproses. Dia sudah membuat cacat anakku,” ucapnya Purnama diamini suaminya.

Menurut pasangan suami istri yang berdomisili di Desa Limbong Kecamatan Dolok Marlawan, Serdang Bedagai ini, mereka mengakui bahwa korban memang mencuri getah di perkebunan itu. Tapi seharusnya, petugas yang menangkap seharusnya mengikuti prosedur, tidak langsung main tembak, apalagi menggunakan peluru tajam.

Dia menceritakan, pasca kejadian, mereka dijanjikan pengobatan terhadap JD. Bahkan tiga bulan setelah kejadian tepatnya 5 Mei 2017, dijanjikan akan dilakukan operasi kedua. Tapi ternyata operasi itu tidak juga dilakukan sampai sekarang.

“Jika saya punya uang buat ongkos, sudah pergi saya dan kuajak suami dan anak saya (korban) menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dan saya pastikan kedatangan kami ke sana akan membawa karton bertuliskan ‘Tolonglah kami Pak Presiden, saya mohon keadilan. Anak saya ditembak polisi tapi enggak diobati. Gak takut saya!,” tegasnya.

Menurutnya, sebelumnya ada upaya damai yang dilekukan kedua belah pihak. Namun saat itu ia enggan berdamai karena uang perdamaian yang diberikan tidak mencukupi untuk biaya perobatan.

“Masa pelaku berinisial AS hanya memberikan perdamaian Rp3 juta. Dua hari setelah kejadian itu, pelaku penembakan juga sudah saya laporkan ke Propam Polda Sumut pada 7 Feb 2017. Kemudian, saya dipanggil pada 27 Februari oleh petugas Propam terkait laporan tersebut. Selanjutnya saya juga sudah diperiksa penyidik Brigadir Juita Novriana S. Usai diperiksa, saya diberi selembar kertas bukti laporan bernomor B/220/II/2017/Ditreskrimum. Laporan itu sempat diberhentikan sementara karena ada rencana kedua belah pihak berdamai. Tapi sampai sekarang perdamaian itu tak berjalan,” ungkap Purnama.

“Anak saya sempat dirawat inap di RS Murni Teguh selama sembilan hari. Kemudian, dipulangkan dan dirujuk ke Puskesmas Bridgestone. Di sana anak saya sembilan hari rawat inap. Lalu dirawat jalan sampai 17 April. Setelah itu perobatan tidak ditanggung lagi sampai sekarang,” terangnya.

Dia meminta agar pihak kepolisian menepati janji.

“Yakni janji biaya operasi korban dan berjanji akan memberikan kesejahteraan kepada korban. Waktu itu JD dijanjikan bakal menjadi polisi. Nyatanya mereka lepas tangan, terjadi pembiaran. Korban saat ini di rumah dengan kondisi sakit-sakitan. Bila keluhan saya ini tidak ditanggapi PT Bridgestone dan polisi, terpaksa kami akan menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Masih di tempat yang sama, Tri Utomo dari Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan (LPAP) Sumut yang ikut mendampingi orangtua korban mengatakan, saat ini korban mengalami depresi dan sudah dua kali mencoba bunuh diri.

Terakhir, korban sering menyendiri dan termenung. “Sudah empat bulan korban sudah tidak sekolah. Akhirnya saya meminta pihak sekolah SMKN 1 Dolok Merawan agar korban bisa mengikuti ujian kenaikan kelas di rumahnya.

Dalam kasus ini LPAP Sumut akan menyurati Mabes Polri dan Duta Besar (Dubes) Jepang. Suratnya akan ditembuskan ke Kapolri, Kapoldasu dan Kapolres. Hal ini dilakukan guna meminta perlindungan hukum. Sebab pelaku melakukan tugas di luar SOP dan menghindari tanggung jawab dan janjinya,” tegas Tri. (sumber/ls)

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *