Thursday, 17 August 2017

Presiden Jokowi Batalkan Permendikbud Full Day School, Diganti Perpres

Presiden Jokowi Batalkan Permendikbud Full Day School, Diganti Perpres

Foto: Ketua MUI usai bertemu Presiden. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Presiden Joko Widodo membatalkan Permen No. 23 Tahun 2017 yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kebijakan sekolah lima hari atau full day school.

Jokowi nantinya akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dalam jumpa pers bersama Mendikbud Muhadjir Effendy, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan hari ini.

Usai pertemuan tersebut, KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo melihat ada yang harus diperbaiki dari peraturan menteri terkait sekolah lima hari. Untuk itu Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan tersebut.

“Presiden juga akan meningkatkan regulasinya dari semula Permen (Peraturan Menteri), mungkin akan dinaikkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres),” kata KH Ma’ruf Amin, Senin (19/6).

Penataan ulang kembali Permen yang diperkuat oleh Perpres ini diharapkan mampu meminimalisir masalah-masalah yang menjadi krusial di masyarakat, sehingga apa yang dinginkan bisa tertampung dan kemudian dimasukkan dalam aturan baru tersebut.

Dalam pembuatan Perpres ini Presiden akan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk ormas-ormas Islam seperti MUI, Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Aturan ini juga bakal memberikan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah, tidak hanya dilindungi tapi juga dikuatkan. Keberadaan Madrasah Diniyah pun diharap mampu memberikan kesadaran kepada siswa untuk menangkal kemungkinan berkembangnya paham radikalisme.

KH Ma’aruf menjelaskan, dalam Perpres ini pun kemungkinan program sekolah bukan Lima Hari Sekolah (LHS), tapi bisa menjadi Pendidikan Penguatan Karakter. Sehingga program ini bisa lebih menyeluruh yang lebih komprehensif, guna menamping aspirasi masyarakat.

“Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pepres ini bisa dihasilkan dan suasan menjadi harmonis, tenang, dan tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai keputusan Presiden Jokowi sudah tepat. Kendati program yang lahir lewat Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu menuai respon negatif di tengah-tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, Pak Jokowi batalkan Permendikbud No.23/2017 tentang Hari Sekolah Sekolah (FDS). Kita tunggu Perpres (red, Peraturan Presiden) soal Full Day School yang aspiratif,” kata Muhaimin atau Cak Imin lewat akun Twitternya.

Sebelumnya, FDS mendapatkan keberatan dari sejumlah pihak. Alasannya, program tersebut dinilai dapat mematikan sekolah-sekolah non-formal, seperti madrasah diniyyah dan pondok pesantren. Karena itu Presiden Jokowi memutuskan membatalkan Permendikbud tersebut, dan menggantinya dengan Perpres. (maida)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments from Facebook ()