Saturday, 25 November 2017

Pengacara Minta Presiden Perintahkan Kepolisian Terbitkan SP3 Kasus HRS

Pengacara Minta Presiden Perintahkan Kepolisian Terbitkan SP3 Kasus HRS

Foto: Pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, Kapitra Ampera meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan percakapan berkonten pornografi.

Menurut Kapitra, hal itu disampaikan dikarenakan barang bukti yang didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang, dalam artian dilakukan secara ilegal.

“Barang bukti didapat secara ilegal yang dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com,” kata Kapitra melalui keterangan tertulisnya yang diterima Swamedium.com, Selasa (20/6).

Ia menjelaskan, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, antara lain, pasal 28F UUD 1945, pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Kemudian, lanjut Kapitra, pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Juga Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan ‘… bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945…’,” terang Kapitra.

Selain itu, kata Kapitra, barang bukti yang didapat dengan intersepsi atau penyadapan secara ilegal juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

“Di situ, dikatakan, ‘bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum’. ‘…bahwa tindakan melakukan perekaman yang dilakukan diam-diam, tanpa ijin dan bukan oleh lembaga yang berwenang adalah merupakan pelanggaran HAM, maka hasilnya tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan,” tegas Kapitra.

Oleh karena itu, lanjut Kapitra, segala bentuk tindakan termasuk namun tidak terbatas tindakan perekaman haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)