Thursday, 17 August 2017

Pengacara Minta Presiden Perintahkan Kepolisian Terbitkan SP3 Kasus HRS

Pengacara Minta Presiden Perintahkan Kepolisian Terbitkan SP3 Kasus HRS

Foto: Pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, Kapitra Ampera meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan percakapan berkonten pornografi.

Menurut Kapitra, hal itu disampaikan dikarenakan barang bukti yang didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang, dalam artian dilakukan secara ilegal.

“Barang bukti didapat secara ilegal yang dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com,” kata Kapitra melalui keterangan tertulisnya yang diterima Swamedium.com, Selasa (20/6).

Ia menjelaskan, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, antara lain, pasal 28F UUD 1945, pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Kemudian, lanjut Kapitra, pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Juga Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan ‘… bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945…’,” terang Kapitra.

Selain itu, kata Kapitra, barang bukti yang didapat dengan intersepsi atau penyadapan secara ilegal juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

“Di situ, dikatakan, ‘bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum’. ‘…bahwa tindakan melakukan perekaman yang dilakukan diam-diam, tanpa ijin dan bukan oleh lembaga yang berwenang adalah merupakan pelanggaran HAM, maka hasilnya tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan,” tegas Kapitra.

Oleh karena itu, lanjut Kapitra, segala bentuk tindakan termasuk namun tidak terbatas tindakan perekaman haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak hanya itu, barang bukti yang didapat dengan penyadapan secara ilegal juga melanggar Pasal 17 Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015.

Selain itu, Kapitra juga menjelaskan kewenangan intersepsi atau penyadapan secara tegas diatur oleh undang-undang diberikan kepada instansi sebagaimana yang telah diatur pada, pertama, Pasal 31 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian, kedua, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ketiga, pasal 75 huruf i Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Lalu, keempat, Pasal 31 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang,” urai Kapitra.

Terakhir, kelima, kata Kapitra, instansi yang berwenang melakukan intersepsi adalah sesuai Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Dari uraian di atas, pengacara Ketua Dewan Pembina GNPF MUI itu menyimpulkan, bahwa alat bukti dalam kasus Habib Rizieq Syihab yang didapat dari intersepsi atau penyadapan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan.

“Karena merupakan pelanggaran terhadap HAM, Rights of Privacy dan bertentangan dengan UUD 1945,” tandasnya.

Kapitra pun meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memerintahkan Kepolisian agar menerbitkan SP3 atas Habib Rizieq Syihab.

“Karena proses hukum yang ada khususnya cara mendapatkan barang bukti jelas melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016,” ujar Kapitra mengakhiri keterangan tertulisnya. (ls)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments from Facebook ()