Thursday, 23 November 2017

Presidium Alumni 212: Rekonsiliasi Tanpa Anasir Komunis

Presidium Alumni 212: Rekonsiliasi Tanpa Anasir Komunis

Foto: Ketua Presidium Alumni 212 Ustadz Sambo memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM. (Dipo/swamedium)

Bogor, Swamedium.com — Ketua Presidium Alumni 212, KH. Ir. Ansufri Idrus Sambo menegaskan konsep rekonsiliasi atau duduk bersama antara umaro (pemerintah) dengan ulama dan stakeholder NKRI yang disepakati pihaknya, adalah dialog nasional yang didalamnya tidak ada anasir-anasir komunis.

“Ya, konsep kita, rekonsiliasi itu, tidak boleh menyertakan mereka yang bau-bau komunislah,” ujar Ustadz Sambo, Senin (19/6) kemarin didampingi Sekretarisnya, Ustadz Hasri Harahap di Bogor.

Dijelaskan Ustadz Sambo, semua tokoh bangsa apapun latar belakang keyakinan politiknya, tidak ada masalah.

“Mereka silahkan bersama tokoh-tokoh pemerintahan berdiri sama tinggi, duduk pun setara tidak ada yang boleh merasa lebih superior, atau lebih berkuasa. Semuanya setara sebagai anak bangsa, kecuali satu yang tidak boleh ada dan tak boleh ikut dalam rekonsiliasi itu, yaitu anasir-anasir pendukung bangkitnya komunisme di Indonesia, itu yang tidak boleh,” tegas Ustadz Sambo.

Ditolaknya unsur komunis jika dialog rekonsiliasi jadi digelar bersama pemerintah, dijelaskan Ustadz Sambo adalah lebih karena alasan konstitusional, bukan karena alasan sentimen politik apalagi sentimen keagamaan.

“Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Jadi, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang, jadi itu pegangan kita, komunisme tak boleh diberi kesempatan untuk hidup di NKRI, itu konstitusional,” ujarnya.

Meskipun Ustadz Sambo memiliki alasan lain sebagaimana Ustadz Alfian Tanjung yang meyakini anasir-anasir komunis sudah muncul di sekitar pusat kekuasaan, namun dirinya tak mau menjadikannya alasan penolakannya.

Meski dirinya juga mengakui anasir-anasir yang mulai berkembang inilah yang diyakini menjadi sumber kegaduhan, termasuk dalam kasus-kasus kriminalisasi ulama maupun diskriminasi hukum pada aktifis lainnya.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)