Friday, 24 November 2017

Ferdinand Hutahaean: Presidential Treshold 20%, Indonesia Terancam Perang Saudara

Ferdinand Hutahaean: Presidential Treshold 20%, Indonesia Terancam Perang Saudara

Foto; Pimpinan Rumah Amanah Rakyat dan Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean. (ist)

Oleh: Ferdinand Hutahaean*

Jakarta, Swamedium.com — Seminggu terakhir, praktis bangsa ini memasuki sebuah era yang gaduhnya semakin menjadi-jadi. Hampir semua kebijakan pemerintah terutama di bidang politik dan hukum serta ekonomi mendapat perlawanan dan kritik keras dari publik. Ada sebagian yang mendukung, namun dapat dipastikan bahwa pihak yang berseberangan jauh lebih besar dari yang mendukung kebijakan radikal pemerintah dibidang politik,hukum dan ekonomi.

Saya harus menyatakannya sebagai kebijakan radikal, karena memang efek dari kebijakan tersebut justru mengakibatkan kegaduhan baru dan bukan membawa bangsa ini kepada kebaikan. Di bidang politik, Pemerintah dengan tanpa berpikir dampaknya memaksakan Presidential Threshold atau syarat pengajuan calon presiden 2019 sebesar 20-25%. Di bidang hukum, pemerintah mengeluarkan Perppu tentang Ormas dan di bidang ekonomi, tentu masih dengan lagu yang sama klaim ekonomi tumbuh tapi fakta tak terbantahkan hutang yang semakin menggunung dan saat ini Pemerintah sedang mencari hutangan baru meski publik telah memberikan respon negatif atas kebijakan tersebut.

Ironisnya, Pemerintah merasa benar dengan berhutang banyak. Sungguh logika rezim pemerintah ini semakin tidak sehat dan perlu pemeriksaan kesehatan Jiwa.

Pada kesempatan kali ini, kita fokus membahas tentang Presidential Threshold dengan kalkulasi yang penuh resiko terhadap bangsa, terhadap demokrasi dan terhadap prinsip sebuah pemilu yaitu prinsip keadilan serta kesamaan hak dipilih dan memilih. Meski penerbitan Perpu juga sangat penting untuk dibahas saat ini karena memang menyimpang dari semangat penerbitan Perppu. Perppu itu sebuah instrumen yang dimiliki oleh Pemerintah mengantikan hak veto yang tidak dimiliki Presiden meski kita menganut sistem presidensil. Perppu itu adalah alat pemerintah untuk mengatasi kegentingan dan masalah yang sedang terjadi. Ironisnya, sekarang Perppu Ormas keluar disaat tidak ada kegentingan, namun justru mengakibatkan kegentingan. Ini adalah ketidak warasan dari sebuah pemerintah.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)