Sunday, 23 July 2017

Perppu No. 2/2017 Melanggar Prinsip Negara Hukum

Perppu No. 2/2017 Melanggar Prinsip Negara Hukum

Foto: Ketua Umum IKB Alumni FH UBH, Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D. (Dok. pribadi)

Oleh: Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D. *

Padang, Swamedium.com — Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melanggar prinsip Negara Hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Prinsip negara hukum ini merupakan elaborasi kongkrit dari cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers) yang menginginkan terbentuknya negara yang dikelola berlandaskan hukum (rechtstaat), bukan sebuah negara kekuasaan (machtstaat) sebagaimana yang dulu tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945 asli sebelum dihilangkan pada amandemen ke 4.

Pasal 1 (3) Konstitusi ini bermakna bahwa setiap subjek hukum (baik person maupun recht person) dijamin hak-haknya secara hukum tanpa diskriminatif. Subjek hukum hanya boleh dinyatakan bersalah setelah melalui proses hukum yang adil. Dalam konteks Ormas, prinsip Negara Hukum ini sudah terakomodir dengan baik dan benar di dalam Pasal 70 UU No. 17 Tahun 2013, dimana pembubaran setiap Ormas harus melalui proses hukum di lembaga peradilan.

Dengan demikian, lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dengan sengaja menghilangkan mekanisme hukum dalam membubarkan sebuah Ormas, patut diduga Pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, IKB Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menyatakan sikap:

  1. Mengimbau Pemerintah untuk senantiasa mengaktualkan dan mengimplementasikan konsep rechtstaat dalam setiap kebijakan pengelolaan negara;
  2. Meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menolak Perppu No. 2 Tahun 2017;
  3. Meminta DPR RI mempergunakan Hak Angket yang mereka miliki untuk menyelidiki sikap Pemerintah yang diduga sedang mencoba mengubah konsep rechtstaat menjadi machstaat. (*)

*Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Alumni Fakultas Hukum (IKB Alumni FH) Universitas Bung Hatta

Related posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *