Friday, 18 August 2017

Soal PHK Karyawan, Freeport Janji Akan Taat Pada Hukum

Soal PHK Karyawan, Freeport Janji Akan Taat Pada Hukum

Jakarta, Swamedium.com – PT Freeport Indonesia (PTFI) bersikukuh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan. Namun, Manajemen PTFI mengaku telah bertemu dengan perwakilan Industrial, yang mewakili serikat pekerja-serikat pekerja secara global untuk membahas status karyawan perusahaan tambang konsentrat emas asal AS tersebut.

VP Corporate Communications PTFI Riza Pratama mengatakan, tim Industrial meminta untuk berdiskusi dengan perusahaan terkait status sekelompok mantan karyawan di tambang Grasberg dan persoalan industrial yang telah didiskusikan oleh Freeport dan serikat pekerja selama beberapa bulan terakhir.

“PTFI hingga saat ini mempekerjakan ribuan karyawan Indonesia, banyak di antaranya berasal dari Papua, di wilayah operasinya di Papua, dan terus melakukan pelatihan ekstensif dan kualifikasi para pekerja baru di sana,” katanya dalam rilisnya di akhir pekan .

Riza menjelaskan, PTFI mengacu pada hukum dan peraturan yang mengatur hal-hal tersebut, serta Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja dan perusahaan.

“Dalam hal ini, pengunduran diri merupakan konsekuensi yang disayangkan bagi sejumlah pekerja terkait absensi mereka yang berkepanjangan, kendati perusahaan telah melakukan berbagai upaya dan permintaan agar mereka kembali bekerja,” ujarnya.

Ia menyatakan, perusahaan mengutamakan pentingnya memelihara dialog yang terbuka dalam semua permasalahan ketenagakerjaan dan mengutamakan kesejahteraan para pekerja. “Kami terus berkomunikasi dengan para perwakilan pekerja dan serikat pekerja guna mendengarkan kepentingan mereka dan menyampaikan pandangan kami,” ujar Riza.

Sebelumnya, sekitar tiga ribu karyawan PTFI dianggap mengundurkan diri usai mengikuti aksi mogok kerja yang dilakukan sepanjang Mei. Tak cuma itu, sebagian karyawan yang dianggap mengundurkan diri juga disebut-sebut mangkir dari tugasnya sejak April.

Riza mengungkapkan, pelepasan 3 ribu tenaga kerja ini sudah melalui prosedur yang berlaku di internal perusahaan. Freeport sudah mencoba untuk memanggil karyawannya tersebut melalui surat hingga pengumuman di radio.

Bayar Hak Karyawan

Sementara itu, Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP-KEP) SPS Kabupaten Mimika mendesak Freeport Indonesia membayar hak 8.100 karyawan perusahan subkontraktor (privatisasi dan kontraktor) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Mei lalu.

Ribuan karyawaan ini diketahui ikut dalam aksi mogok kerja pada peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu.

“Kami desak kembalikan hak karyawan. PHK ini tidak sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Ketua Pimpinan Cabang SP-KEP SPS Kabupaten Mimika Aser Gobai kepada CNNIndonesia.com di Komnas HAM, Senin (7/8).

Menurut Aser, dalam pasal 156 ayat (1) UU nomor 13 tahun 2003 dijelaskan, jika terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang pesangon tersebut dijelaskan pada ayat selanjutnya dalam pasal yang sama.

Aser mengatakan, Freeport juga melakukan PHK secara sepihak kepada ribuan karyawan ini. “Tidak ada sosialisasi sama sekali,” terangnya.

Menurut dia, Freeport melakukan PHK dengan alasan mengurangi produksi sangat tidak masuk akal. Sebab, hingga saat ini perusahaan masih beroperasi. “PHK itu kalau perusahan dalam keadaan pailit atau tutup operasi,” imbuh dia. (maida)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments from Facebook ()