Saturday, 23 September 2017

Indonesia Halal Watch Harap BPJPH Sasar UMKM

Indonesia Halal Watch Harap BPJPH Sasar UMKM

Foto: Seminar BPJPH dan sertifikasi halal. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam sistem sertifikasi halal terhadap semua produk, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetiksa dan barang gunaan harus dapat menjamin kesederhanaan dalam persyaratannya, kemudahan, dan biaya yang ringan serta kepastian waktu agar dapat mendorong daya saing industri dalam negeri dan UMKM.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah bahwa memasuki babak baru sertifikasi halal, dari LPPOM MUI ke BPJPH sangat diperlukan adanya edukasi yang serius baik pelaku usaha, khususnya UKM.

Menurut Ikhsan, hal itu dilakukan agar mereka memperoleh manfaat dari hadirnya BPJPH dengan kemudahan dan kepastian sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, efisiensi dan profesionalitas.

“Langkah-langkah konkret BPJPH dalam melaksanakam penyelenggaraan jaminan produk halal perlu dibuat roadmap atau peta jalan agar mendapatkan dukungan masyarakat dan dunia usaha,” kata Ikhsan, di Jakarta, Rabu (16/8).

Ikhsan berpendapat, pada masa transisi ini BPJPH harus dapat menjamin ketenangan, kenyamanan, dan kepastian terhadap produsen yang akan mengajukam permohonan sertifikasi halal, yang telah memperoleh dan akan memperpanjang karena sudah jatuh tempo.

“Untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi juga memudahkan BPJPH melakukan tugas fungsinya dengan baik, maka diperlukan peraturan pemerintah segera, sebagai peraturan pelaksana UUJPH. Karena UUJPH mengamanatkan beberapa peraturan pemerintah, sangat penting untuk segera lahir,” terang Ikhsan.

Bentuk kerjasama dengan MUI yang akan memberikan fatwa kehalalan suatu produk antara lain, akreditasi lembaga pemeriksa halal dan sertifikasi auditor halal, suatu pilar yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal.

“Dan yang sangat urgent tentu BPJPH wajib segera membentuk BPJPH di tingkat wilayah provinsi guna memudahkan pelaku usaha (produsen) dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan mengingat wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau,” pungkas Ikhsan. (Ima)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)