Wednesday, 18 October 2017

Ombudsman Minta Masyarakat Tidak Lakukan Transaksi dengan Meikarta

Ombudsman Minta Masyarakat Tidak Lakukan Transaksi dengan Meikarta

Foto: Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Promosi Kota Meikarta begitu gencar dilakukan baik lewat media elektronik, cetak, maupun secara langsung dengan pameran-pameran di tempat straregis, namun Ombudsman RI mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan transaksi apapun yang berhubungan dengan Meikarta.

Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah menegaskan kepada masyarakat agar tidak melakukan transaksi dengan Meikarta, sebab, Meikarta belum memiliki izin secara menyeluruh atas proses pembangunan dan hak milik tanah di Cikarang, Jawa Barat tersebut.

“Jangan melakukan pembayaran DP, setop sebatas booking fee jangan melakukan down payment atau uang muka. Kalau izin belum keluar sudah melakukan transaksi uang muka itu tidak sesuai dengan undang-undang,” kata Alamsyah, di Kantor Ombudsman RI, di Jakarta, Jumat (8/9).

Bagi masyarakat yang telah terlanjur membayar uang jadi (booking fee), mereka berhak menerima kembali uangnya.

“Kalaupun dibatalkan itu refundable, masyarakat tenang, bisa ambil lagi,” lanjut Alamsyah

Sementara itu, Ombudsman menyarankan agar Grup Lippo sebagai pihak pengembang menghentikan proses pemasarannya sementara seluruh izin belum terbit.

“Lippo harusnya nggak melakukan marketing untuk sesuatu yang belum fix dan tidak sama dengan izin menurut UU no 20 tahun 2011,” pungkas Alamsyah. (Ima)

Related posts

Comments on swamedium (32)

32 Comments

  1. Nency

    bingung juga ya, padahal sudah diakui 84,6 ha sudah beres, kini masyarakat dilarang untuk membeli, ini jelas sudah tidak beres, kasihan para pengusaha di negeri ini dipermainkan oleh aturan-aturan yg tidak jelas dan abu-abu

    Reply
    1. Anonymous

      Yang abu abu itu pengusahanya neng lha ijin belum terbit koq sudah memasarkan baca baik baik beritanya baru ikutan komen

      Reply
  2. iwan

    setau saya meikarta ga juga belum meminta DP kok, semua nya msih sebatas booking fee…dan meikarta juga ga ada mendesak konsumen agar melakukan pembayaran DP, salah tafsir nih ombudsman

    Reply
    1. Anonymous

      meikarta udah meminta DP u/ yg udah pilih unit, dan melakukan P3U, 2 minggu kemudian DP udah hrs dibayar.. udah 140rb unit yg terjual, uang DP jg udah masuk bnyak..

      Reply
  3. Anonymous

    masyarakat sudah pada pintar dan sangat mengerti dengan pilihan mereka, apalagi ini adalah pengembang yg elah memiliki reputasi selama 67 tahun dalam mengembangkan hunian berkualitass

    Reply
  4. iwan

    kalau menurut saya tidak perlu takut dengan hal sperti ini, konsumen kan di lindungi dengan UU perlindungan konsumen…jadi ga perlu ragu mau investasi di meikarta

    Reply
  5. Anonymous

    Woalah jadi pusing dan apa saja buktinya jika memang tidak benar apakah bisa memperlihatkan kejelasan pasti kalau meikarta tidak benar. Tolong infonya yang jelas Dan detail jangan sepotong

    Reply
  6. Anonymous

    Ini jelas persaingan bisnis, mana ada surat izin sudah lengkap secara menyeluruh sebelum dibangun, pasti semua bertahap. Kalau emang meikarta adalah project tanpa surat izin, pemerintah sudah pasti turun tangan dalam hal ini. Jangan gampang ditipu sama berita2 seperti begini. Hoax jangan2

    Reply
  7. Anonymous

    Meikarta, banyak uang booking fee hangus krn sdh pilih unit dibatalkan, harga awal dr marketing berbeda dgn harga akhir, pembicaraan marketing dgn manejemen berbeda.!

    Reply
  8. Anonymous

    Meikarta, banyak uang booking fee hangus krn sdh pilih unit dibatalkan, harga awal dr marketing berbeda dgn harga akhir, pembicaraan marketing dgn manejemen berbeda.!

    Reply
  9. Anonymous

    bnyk bank2 yg sdh bekerjasama dgn meikarta disana utk hal kredit bagi nasabah yg ingin investasi di meikarta,itu artinya pembangunan proyek meikarta aman terkendali

    Reply
  10. Anonymous

    Bangun balai warga tanpa IMB aja disegel pemerintah kok.

    Salam tuk Jend. Nagabonar, Ombudsman, dkk
    Ratakan dan pidanakan segera meikarta!

    Tunjukkan bahwa kalian tidak bisa dibeli cukong!

    Reply
  11. Anonymous

    Bank plat merah sudah kerjasama,…mereka bukan orang bodoh…tolong politik jangan dibawa2.
    Konsumen resah…klo emang Meikarta tipu2 lakukan segera yang terbaik pidanakan.tp klo Meikarta sesuai om budsman sangat merugikan pengusaha…gimana mau berkembang klo dikit2 duit…

    Reply
  12. Anonymous

    Yg dilalui sarana transportasi yg lengkap qo cuma perumahan2 elit seperti meikarta. Hanya untuk orang2 kaya mata sipit. Ga seperti jaman pak harto, semuah pembangunan pd masa pak harto disediakan untuk semuah kalangan. Terutama pembangunan perumahan sekelas menengah kebawah.

    Reply
    1. Anonymous

      Ujung2nya kok komennya rasis sih !
      Kalo benar2 terbukti bersalah atau bermasalah krn melanggar aturan, kenapa tdk disegel aja? Ada apa ya?!

      Reply
  13. Anonymous

    Yg jelas adalah … yg di ributkan oleh semua media dan pemerintah pd umumnya meikarta menjadi kota mandiri 500Ha.. sedngkan dr 500Ha yg sdh ada ijin sekitara 85 ha kira2… nah dampak nya apa bagi wilayah sekeliling nya seperti karawang, cikarang, dll karna kan akan ada akses jalan .. dan untung rugi nya apa??… sy lihat yg di ribut kan itu iklanya yg 500 ha untuk kota mandiri bukan apartemennya.

    Reply
  14. Anonymous

    Siapa blg stlh booking fee tdk dipaksakan minta DP ??? Sy saja begitu baru BF alasan awalnya hanya sbg pengikat saja dulu agar tdk di dahulukan org lain, tpi begitu di BF tdk lama sy ditagih DP dan due date nya sdh jelas dan padahal sy blm setuju hitungan mana saja model angsuran yg akan sy ambil nanti. Sampai skg pun ditagih terus by email dgn kata2 “REMINDER”……

    Reply
  15. Anonymous

    Sejauh ini hukum abu2 msh berlku di ngr ini yg benar bs dsalahkn yg salah bs dbenarkan. Pembuat undang2nya jg punya kepentingan sendiri. Kalau masyrkt bingung itu akibat produk Hukum nya.

    Reply
  16. Anonymous

    Sy baru booking fee 2 unit, dan sisanya dp 5% di byr konsumen, 5% cash back dr meikarta pembayaran dp 1 sd 7 di cicil konsumen. Dan cicilan ke 8 dp dpt casback dr meikarta. Setelah itu baru proses kpa. . Krnnya sy langsung booking dan pilih unit. Tapi saat mau ttd pppu, isi nya berbedadgn yg di jelaskan sales meikarta. Sejak booking fee dlm 2 mg sdh hrs byr dp full. Dan dlm 2 mg jg hrs cair kpa. Jk tdk cair kpa mk kena denda 1% dr total hutg kpa per bln nya. Dan kena lagi 2% dr cicilan dp 1 dst perbln. Kata sales booking fee dan dp kembali utuh tanpa potongan jk kpa di tolak bank. Kenyataannya booking fee nya hangus. Dan dp ke 1 yg sdh di setorkan jk di potong pajak 10%. Saya complain ke direksi meikarta, komentar mereka sdh berubah kebijakan sejak tgl 15 sept. Tp saya minta surat edaran, surat pemberitahuan perubahan kebijakan baru… Mereka tdk bs ksh… Katanya perubahan di infokan hanya by wa ke para agent, leader, dan sales. Bahkan salesnya sdri jg baru tau sejak adanya case ini. Disana byk para konsumen yg jg complain dan dirugikan. Byk yg cancel krn aturan dan kebijakan yg tdk jelas… Alias abu2. Bahkan kpa di janjikan 2 minggu sdh ada hasil bisa di approved or di tolak pengajuannya. Setau saya proses kpa tdk semudah dlm jk waktu sesingkat itu. Proses bs 2-3 bln. Jd pikir2 lg deh tuk ttd or booking fee…..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)