Saturday, 23 September 2017

India Bakal Deportasi Pengungsi Rohingya, Ditentang MA dan PBB

India Bakal Deportasi Pengungsi Rohingya, Ditentang MA dan PBB

Foto: Mohammad Haroon salah seorang warga Rohingya yang mengungsi ke India takut di derpotasi ke Myanmar (Al Jazeera)

New Delhi, Swamedium.com – Pemerintah India bakal mendeportasi sekitar 40.000 muslim Rohingya yang mengungsi ke negara itu kembali ke Myanmar. Rencana itu membuat warga Rohingya menjadi resah.

“Orang-orang yang tidak bersalah terbunuh dan menghadapi genosida di negara asal kita. Dalam situasi ini, bagaimana Anda bisa mengharapkan kita untuk kembali?,” kata Hussaian Johar, salah seorang pengungsi Rohingya yang menetap di daerah Madanpur Khadar, New Delhi.

Johar mengaku pergi meninggalkan tanah kelahirannya kota Buthidaung di negara bagian Rakhine, Myanmar pada tahun 2012.

Sama dengan pengungsi lain, dia pergi mengungsi untuk menyelamatkan diri dari kekejaman tentara Myanmar dan militan biksu budha pada etnisnya.

Di India, mereka ditampung di sebuah tempat. Di sini pemerintah India mengijinkan mereka tinggal, tapi mereka tidak diperkenankan pergi tanpa izin pemerintah.

“Di masa depan, jika situasi normal kembali, kita pasti akan lebih memilih untuk kembali ke tanah air kita,” tambahnya seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (13/9) .

Ketakutan yang sama juga dialami pengungsi Rohingya lainnya.

“Kami sangat takut dengan rencana pemerintah baru-baru ini untuk mengirim kami kembali ke Myanmar Bagaimana kita bisa pergi ke negara asal kita jika genosida dan kekerasan terus berlanjut?,” kata Mohammad Shakil yang berusia 24 tahun.

“Kami lebih memilih mati di sini (di India) daripada kembali,” tuturnya.

Kebijakan Pemerintah India untuk mendeportasi pengungsi Rohingya itu telah ditentang oleh Mahkamah Agung India.

Pengadilan tertinggi di negara tersebut, berpendapat bahwa usulan deportasi tersebut akan melanggar Pasal 14 (Hak untuk Kesetaraan) dan Pasal 21 (Hak untuk Hidup) Konstitusi India. Ini menambahkan bahwa India adalah penandatangan berbagai konvensi yang mengakui prinsip “non-refoulement”, yang melarang pemaksaan pengungsi untuk kembali ke tempat di mana kehidupan mereka berisiko.

Seperti dilansir Al Jazeera, pada hari Senin (11/9), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad al-Hussein, mengkritik India mengenai rencananya untuk mendeportasi Rohingya, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

“India tidak dapat melakukan pengusiran kolektif, atau mengembalikan orang ke tempat di mana mereka berisiko disiksa atau pelanggaran serius lainnya,” tegas Zeid. (*/d)

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)