Wednesday, 17 January 2018

Sebagai Presiden, Jokowi Saatnya Gunakan Wewenang Konstitusional untuk Negara

Sebagai Presiden, Jokowi Saatnya Gunakan Wewenang Konstitusional untuk Negara

Foto: Koordinator Rumah Amanat Rakyat Ferdinand Hutahaean. (ist)

Oleh: Ferdinand Hutahaean*

Jakarta, Swamedium.com — Seminggu terakhir ini, situasi politik nasional benar-benar diaduk aduk bagai mengaduk air di kubangan yang sudah butek. Kubangan butek merupakan gambaran kondisi bangsa saat ini yang bisa saya gunakan sebagai perbandingan situasi.

Diaduk-aduk entah untuk mencari sesuatu supaya muncul kepermukaan atau entah untuk membuat suasana terus tidak stabil atau hanya sebuah upaya cipta kondisi dengan tujuan tertentu, semua hanya bisa dijawab oleh kekuatan kekuasaan yang memerintah.

Karena semua ini terjadi adalah sebagai akibat dari pertarungan kekuatan internal kekuasaan atau yang sering disebut dengan istilah Power Struggle.

Menarik jika mencermati perkembangan ini. Menarik sekaligus memprihatinkan bagi masa depan karena terlihat dengan jelas bagaimana para elit pemangku kekuasaan yang mengurus negara ini tidak kompak, tidak koordinatif, tidak menyatu dalam satu kerangka kepemimpinan dan bergerak sendiri-sendiri.

Presiden Jokowi mungkin pusing juga melihat jajarannya bermain dengan gaya masing-masing, dan sekaligus mungkin lebih bingung lagi karena tak kunjung mampu mengendalikan seluruh mainan yang dimainkan oleh jajarannya.

Persaingan dan pertarungan politik antar elit pimpinan lembaga negara terjadi diluar kerangka kepemimpinan. Ini lah akibatnya, politik bangsa riuh justru bukan oleh politisi tapi oleh elit pemimpin lembaga negara yang memegang kekuasaan.

Mari coba kita lihat sedikit saja contoh dari semua itu. Kapolri dengan penegakan hukum yang timpang sering membuat kondisi politik panas. Kepala BIN yang bertemu Gubernur Papua membuat Politik riuh. Panglima TNI bangkit berdiri dengan teriakan demi negara, melawan kebangkitan PKI dan cerita impor senjata ilegal yang justru menampar wajah BIN.

Belum lagi ditambah isu-isu lain dari kementerian seperti peresmian patung serdadu Poa An Tui di Taman Mini oleh Menteri Dalam Negeri yang dalam
catatan sejarah justru diduga adalah kelompok pengkhianat yang membantu Belanda, serta sederet isu ekonomi lainnya yang dimainkan Kemenko Maritim maupun Menkeu.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)