Tuesday, 21 November 2017

Aturan Taksi Online Berlaku 1 November, Konflik Bisnis Diharapkan Reda

Aturan Taksi Online Berlaku 1 November, Konflik Bisnis Diharapkan Reda

Foto. Aturan tentang taksi berbasis aplikasi mulai berlaku pada 1 November 2017. (*/sindonews)

Jakarta, Swamedium.com – Persaingan bisnis diantara pengusaha taksi telah menimbulkkan gesekan yang mengarah pada anarkis belakangan ini. Sebab itu, aturan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek akan mulai diberlakukan per 1 November 2017. Ada empat alasan pemerintah yang melatarbelakangi keluarnya aturan tersebut.

Seperti diketahui, peraturan yang pertama telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kendati telah dibatalkan, pemerintah menginginkan untuk mengaturnya, sehingga kini akan keluar versi revisinya.

Mengapa pemerintah ngotot ingin mengatur taksi online berbasis aplikasi?

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan, kehadiran taksi online berbasis aplikasi merupakan bentuk kemajuan teknologi yang kehadirannya tidak bisa dihindari. Pemerintah wajib membuat regulasi terkait keberadaan taksi online.

“Taksi online sebagai suatu teknologi itu adalah suatu keniscayaan sehingga kita atur. Sedangkan taksi konvensional adalah suatu jumlah dari taksi yang memang memberikan layanan kepada kita. Oleh karena itu itu akan dicari (peraturannya),” tegasnya yang dikutip laman merdeka.

Setidaknya ada empat alasan yang mendasari keluarnya aturan tersebut, yaitu melindungi kepentingan semua pihak (pebisnis taksi konvensional dan taksi online), keselamatan jadi pertimbangan utama. Tarif murah berpotensi memunculkan monopoli usaha dan menghilangkan benturan antara sesama sopir.

Menteri Budi mengimbau, agar taksi online dan konvensional selalu menjalin komunikasi yang baik.

“Saya mewakili pemerintah mengimbau kepada stakeholder, kepada para pengemudi untuk coba camkan baik-baik apa yang kita atur dalam pasal-pasal tersebut. Apabila para stakeholder dan para pengemudi mempelajari dengan cermat, maka tidak ada hal yang merugikan bagi pihak-pihak tersebut,” kata Menteri Budi.

Sementara itu, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, menilai penolakan yang berujung pelarangan pada transportasi online berdampak negatif pada perekonomian. Sebab, mata pencaharian ratusan ribu orang sudah bergantung pada moda transportasi ini.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)