Wednesday, 17 January 2018

Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN, Anies Bongkar Cacat Administrasi Era Ahok

Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN, Anies Bongkar Cacat Administrasi Era Ahok

Foto: (Bili/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan tengah mengkaji persoalan administrasi yang menjadi kendala permohonan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) proyek reklamasi.

“Saya sebagai Gubernur bisa membuat keputusan, keputusan untuk membuat sesuatu langkah baru atau mengkoreksi langkah yang kemarin, boleh. Tapi bisa juga lewat pengadilan. Nah, kami akan review lagi surat dari Kepala BPN, nanti kita akan siapkan karena problem utamanya justru banyak pada aspek administrasi,” jelas Anies di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (12/1).

Terlepas dari itu, Anies mengatakan masih terus menjalin komunikasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil. Bahkan, kata Anies, langkah Pemprov mengirim surat permohonan pembatalan sertifikat HGB juga merupakan saran dari Sofyan.

“Sebelum saya kirim surat, saya sudah ketemu muka dengan Pak Sofyan. Jadi bertemu, kemudian atas anjuran Pak Kepala BPN juga, setelah ketemu, saya baru kirim surat. Jadi, bahkan ketika suratnya dikirim, saya telepon dulu Pak Sofyan,” ungkap mantan Mendikbud itu.

“Jadi, bukan kayak enggak komunikasi, enggak, komunikasi terus. Kayak ada apa gitu, enggak, biasa aja kok,” pungkasnya.

Sebelumnya diwartakan, sikap tegas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terhadap proyek reklamasi kembali ditunjukannya melalui surat yang dikirim ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) terkait permohonan pembatalan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi antara lain pulau C, pulau D, dan pulau G.

Surat tersebut Bernomor 2373/-1.794.2 dan ditanda tangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tertanggal 29 Desember 2017.

Dalam suratnya, Anies beralasan jika Pemprov DKI tengah melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan pelaksanaan reklamasi. Kajian itu perlu dilakukan karena ada berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat terkait reklamasi.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)