Monday, 23 July 2018

Jawa Barat Sukseskan Program Kereta Cepat Lewat Perda Pengelolaan Aset

Jawa Barat Sukseskan Program Kereta Cepat Lewat Perda Pengelolaan Aset

Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menilai, kualitas belajar mengajar muaranya tetap breada pada kualitas guru di sekolah. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.com – Pemprov dan DPRD Jabar mensukseskan program pembangunan jalan layang kereta api cepat Jakarta – Bandung, dan armada pengumpannya seperti light rail transit (LRT), dengan berupaya membentuk Perda Pengelolaan Aset, agar tidak ada rakyat yang tersingkir akibat pembangunan.

“Agar tidak ada warga yang dirugikan dengan bergulirnya pembangunan rel kereta cepat, tidak terkecuali LRT. Maka upaya untuk mendata aset harus dilakukan,” kata Anggota Komisi I DPRD Jabar Darius Doloksaribu di sela-sela kegiatan jumpa pers pemecatan Bupati Bandung Barat Abubakar, Bandung, Sabtu (14/4) lalu.

Agar tidak ada potensi kehilangan aset, atau tidak ada lahan yang tidak terdeteksi oleh Kabupaten, Kota atau Provinsi, dan yang tidak kalah pentingnya tidak ada wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan catatan, aset.

“Sesungguhnya, kalau BPK masih memberikan WTP dengan catatan, aset. Seharusnya, tidak dapat WTP, karena aset itu bicara harta kekayaan yang tanpa kutip tidak terdeteksi, dan itu kelemahan,” ungkapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Eksekutif menurut Darius, telah membentuk badan pembentukan peraturan daerah (BP Perda) Pengelolaan Aset, dan datanya telah diserahkan ke DPRD Jabar, dari data tersebut diketahui, memang ada lahan-lahan yang tidak terdeteksi oleh kabupaten/kota maupun provinsi.

“Karena kajian akademisnya masih lemah, kerja BP Perda tersebut, kita kembalikan, untuk disempurnakan,” katanya.

Sambil menunggu BP Perda Pengelolaan Aset diserahkan kembali oleh eksekutif, Komisi I DPRD Jabar mensikapinya dengan melakukan kunjungan kerja ke badan pertanahan nasional (BPN) se Jawa Barat.

“BPN dikunjungi, karena BPN yang paling tahu sejarah tanah. Dari BPN akhirnya juga diketahui banyak tanah yang belum bisa tentukan siapa pemiliknya, sebab pemerintah kota, kabupaten belum memiliki perda pengelolaan aset,” jelasnya.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)