Saturday, 20 October 2018

Kelola Program Rumah DP Nol, Anies-Sandi Bentuk Tim Pengawas

Kelola Program Rumah DP Nol, Anies-Sandi Bentuk Tim Pengawas

Foto: Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akan menghadiri resepsi pernikahan Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution di Solo. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk program rumah DP (down payment/uang muka) nol rupiah.

“Hari ini akan dibentuk dulu UPT-nya, jadi nanti akan ditunjuk personelnya,” kata pria yang akrab disapa Sandi itu saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4).

Setelah UPT dibentuk, kata Sandi, proses pendaftaran untuk rumah DP nol tersebut akan segera bisa dilakukan.

Sandi berharap peraturan gubernur (pergub) untuk rumah dengan uang muka nol rupiah bisa segera diterbitkan.

Menurut Sandi, pergub tersebut akan mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan program rumah DP nol rupiah. Beberapa di antaranya adalah soal pembengkakan UPT hingga skema pembiayaannya.

Untuk skema pembiayaan, Sandi berharap akhir bulan ini sudah ada kesepakatan dan keputusan.

“Ya akhir bulan targetnya, kita lihat jadwal Pak gubernur (Anies Baswedan), saya ingin secepatnya,” ujar Sandi.

Di sisi lain, Sandi juga mengantisipasi munculnya calo dalam program rumah DP nol rupiah tersebut. Calo, kata Sandi, akan menjadi tantangan bagi pemprov saat meluncurkan sebuah kebijakan.

Dia berharap masyarakat bekerja sama mengawasi pelaksanaan program Pemprov DKI tersebut.

“Misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan, kami akan langsung meng-cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventory kami, karena tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh seperti itu,” tuturnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) DKI Jakarta telah menargetkan pembentukan UPT untuk mengelola program rumah DP nol rupiah pada pertengahan April 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun diminta untuk meneken pergub soal pembentukan UPT tersebut paling lambat 16 April 2018.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)