Friday, 20 July 2018

Praktisi Hukum: Ada Ketidakpastian Hukum dalam Kasus Edward Soeryadjaya

Praktisi Hukum: Ada Ketidakpastian Hukum dalam Kasus Edward Soeryadjaya

Jakarta, Swamedium.com – Meski sudah dimenangkan dalam sidang Praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun sidang tindak pidana dugaan korupsi yang menjerat direktur Ortus Holding ltd, Edward Soeryadjaya tetap berjalan.

Menanggapi hal ini beberapa praktisi hukum menilai jika apa yang dilakukan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Edward menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

“Ini membuat tidak ada kepastian hukum,” kata Dosen Hukum Pidana Universitas Pancasilan Hasbullah dalam diskusi bertajuk “Relevansi Putusan Praperadilan dalam Bingkai Kepastian Hukum” di Jakarta, Selasa (15/5).

Hasbullah menilai membuat tidak ada kepastian hukum karena Edward Sky Soeryadjaya sudah tidak berstatus sebagai tersangka setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan status tersangkanya tidak sah.

“Ini kasus terbaru, bahwa penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, pada kasus Edward yang kemudian 23 April diputus tidak sah penetapan tersangkanya, tapi 2 Mei diadili, sidang lanjut,” katanya.

Logiknya, lanjut Hasbullah, Edwar ini diadili meski dia bukan seorang terdakwa karena status tersangkanya sudah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

“Ketika dicabut statusnya sebagai tersangka, maka dia orang bebas, menjadi orang yang tidak bisa didakwa maupun dituntut, apalagi divonis. Dia tidak bisa dibawa ke persidangan pidana, karena dia belum ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, Pengadilan Tipikor telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menyidangkan tersangka Edward Soeryadjaya, pemilik Ortus Holding Limited, dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun Pertamina.

Margarito menegaskan bahwa dalam kasus ini sangat terlihat hukum telah dijadikan sebuah alat untuk memukul seseorang.

“Ini konyolnya, negara ini konyol. Negara ini menakdirkan sebagai negara hukum demokratis dan ada pengadilan tapi punya putusan tidak dipatuhi,” ujar Margarito.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)