Thursday, 13 December 2018

Cawagub Jabar Dedi Mulyadi Dilaporkan ke KPK

Cawagub Jabar Dedi Mulyadi Dilaporkan ke KPK

Foto: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi diapit Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham. (ist)

Purwakarta, Swamedium.com — Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) resmi melaporkan kasus Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah kita berkonsultasi ke KPK dan mengkaji secara mendalam kasus Siltap, maka kami berkesimpulan dugaan korupsi dalam kasus Siltap ini begitu gamblang,” kata Ketua KPP Munawar Cholil, Senin (14/5) malam lalu.

“Hari ini kita melapor secara resmi. Sebagai terlapor adalah mantan Bupati Dedi Mulyadi. Kami berharap ini segara diproses secara hukum,” katanya.

Cholil menambahkan, KPP telah bekerja hampir dua bulan, baik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terutama aspek hukumnya, maupun pengumpulan bukti-bukti terkait kasus Siltap.

“Setelah lengkap kami memutuskan untuk segera ke KPK. Karena mereka menunggu langkah KPP untuk menuntaskan masalah ini,” katanya.

Menurut Cholil, dokumen dalam bentuk Perda APBD 2017 dan Perubahannya sudah didapat.

“Kami juga mendapatkan kode rekening dari nomenklatur Siltap. Dokumen kami diperkuat oleh surat pernyataan dari aparat desa sebanyak 54 orang. Mereka tandatangan di atas surat pernyataan yang dilengkapi dengan foto copy Kartu Keluarga dan KTP,” katanya.

Para aparat desa itu, jelas Cholil menyatakan keberatannya terhadap Siltap yang tidak kunjung dibayar.

“Jadi secara dokumen lengkap dan tinggal nanti KPK menindaklanjuti saja,” katanya.

ASPEK HUKUM

KPP jelas Cholil sangat optimistis dengan berjalannya kasus ini.

“Untuk menyiapkan laporan ini kita tidak main-main. Kita sudah lebih dulu berkonsultasi dengan KPK. Setelah kita menggelar berbagai dugaan kasus korupsi Dedi Mulyadi, akhirnya mereka mendorong KPP agar fokus di skandal Siltap,” jelas Cholil.

Konstruksi hukum kasus Siltap, jelas mantan Ketua KNPI ini begini,”Pada ABPD 2017 nomenklatur Siltap ada. Kode Rekeningnya juga ada. Ini artinya uangnya ada. Kalau kemudian Siltap tidak dibayar selama empat bulan dengan alasan keuangan Pemda tidak cukup, kenapa pada 2017 tidak dilakukan perubahan APBD menyangkut Siltap. Jadi pada tahun itu, secara keuangan tersedia. Tapi dalam kenyataannya tidak dibayar. Nah nanti penyidik bertanya uang itu kemana,” katanya.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)