Tuesday, 16 October 2018

Datangi Ketua DPR, GNPF Ulama Sampaikan Ketidakadilan Hukum

Datangi Ketua DPR, GNPF Ulama Sampaikan Ketidakadilan Hukum

Jakarta, Swamedium.com – Presidium Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) bertemu Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, di komplek DPR Senayan, Rabu (18/7). Kedatangan rombongan yang dipimpin ketua umum GNPF-Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak itu untuk membicarakan sejumlah persoalan ummat dan bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Ustadz Yusuf Muhammad Martak, menyampaikan pandangan para ulama terkait sejumlah persoalan bangsa. Nampak ikut hadir Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Muhammad Al Khathath, dan Ustadz Edy Mulyadi.

“Tadi kami sampaikan sejumlah permasalahan yang terkait kriminalisasi dan ketidakadilan hukum yang terjadi kepada para ulama, habaib, ustadz dan tokoh umat Islam. Banyak kasus kecil yang tidak mempunyai dasar hukum justru malah diangkat dan diproses,” kata Ustadz Yusuf di Jakarta, Rabu (18/7).

Di sisi lain, lanjut dia, banyak penista agama yang melakukan penghinaan baik kepada agama Islam maupun kepada tokoh Islam, tidak diproses hukum kendati telah dilaporkan ke polisi.

“Bahkan ada yang sudah tersangka tapi malah di-SP3-kan,” tambahnya.

Ustadz Yusuf mencontohkan kasus Victor Laiskodat, yang dalam pernyataannya terbukti telah mengancam akan membunuh umat Islam dan menuduh tiga partai sebagai sarang teroris yang akan mengembangkan khilafah di Indonesia.

“Pada kasus Laiskodat, aparat hukum tidak mengambil tindakan yang seharusnya Tapi justru dia diberi kebebasan mencalonkan diri menjadi gubernur dan saat ini terpilih menjadi gubernur di NTT,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, GNPF Ulama juga menyinggung soal keterpurukan ekonomi. Menurut Ustadz Yusuf, banyak UKM yang tutup lantaran daya beli turun karena minimnya lapangan pekerjaan

“Kami sampaikan, sebelum moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, Indonesia tidak kurang dari 40-50 ribu orang perbulan mengirim tenaga kerja dari yang low skill sampai high skill ke luar negeri. Dengan adanya moratorium berarti ada sejumlah 40-50 ribu anak bangsa yang tidak memiliki pekerjaan,” jelasnya.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)