Friday, 16 November 2018

Hentikan dan Segel Proyek Pembangunan Meikarta

Hentikan dan Segel Proyek Pembangunan Meikarta

Foto: Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap. (ist)

Oleh: Muchtar Effendi Harahap*

Jakarta, Swamedium.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas sembilan orang terkait penyuapan untuk perizinan Proyek Pembangunan Kota Meikarta. KPK melakukan OTT, Ahad (14/10) lalu berhasil mengamankan sejumlah orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta.

Pasca OTT beragam tuntuntan publik terhadap KPK. Pertama, publik menuntut KPK menjadikan kasus prnyuapan ini sebagai kejahatan Korporasi sehingga pertanggungjawaban bukan saja individual pemberi dan penerima suap. Tetapi, juga pertanggungjawaban Korporasi (kejahatan Korporasi) dalam hal ini antara lain: Lippo Group, Lippo Karawaci Tbk, Lippo Cikarang Tbk.

KPK sungguh tidak sulit menjadikan kasus suap ini sebagai momentum penilaian kejahatan Korporasi Proyek Pembangunan Kota Meikarta. Ada sejumlah indikasi sejak tahun 2014 bisa didalami sebagai bukti hukum kejahatan Korporasi.

Pasca OTT KPK terkait penyuapan perizinan Proyek Pembangunan Kota Meikarta juga tuntutan publik agar KPK menyegelan atau menghentikan kegiatan konstruksi Proyek.

Andryanto, salah seorang pengamat dan aktivis masyarakat madani di Jakarta menuntut KPK menyegel (RMOL 04/11). Baginya, KPK harus segera memberlakukan status “moratorium” terhadap Proyek Meikarta menyusul adanya dugaan perkara suap perizinan.

“Untuk proyek Meikarta sendiri baiknya dilakukan (KPK) moratorium,” ujar Presidium Pergerakan ini.

Pihak Kuasa Hukum PT Mahkota Sentosa Utama, Denny Indrayana dalam pernyataan pers menyebutkan, kelanjutan Proyek Meikarta sejalan dengan keterangan dari KPK yang menyatakan bahwa proses hukum berjalan terpisah dan berbeda dengan proses pembangunan masih berjalan.

PT Mahkota Senyosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) merupakan bagian dari bisnis properti Lippo Group. PT MSU ini yang menggarap proyek seluas 500 Ha tersebut.

KPK keberatan dengan pernyataan pihak Kuasa Hukum PT MSU ini. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, mereka keberatan dengan poin di siaran pers tersebut seolah-olah pernyataan KPK dijadikan legitimasi untuk meneruskan Proyek Meikarta (18/10/2018).

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)