Wednesday, 20 February 2019

Hentikan dan Segel Proyek Pembangunan Meikarta

Hentikan dan Segel Proyek Pembangunan Meikarta

Foto: Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap. (ist)

Dia melanjutkan, KPK tidak pernah menyampaikan setuju atau tidak setuju proyek Meikarta diteruskan.
“Karena saat ini KPK fokus pada pokok perkara dugaan suap terkait perizinan Meikarta,” lanjutnya.

Sejauh ini, tambahnya, di KPK belum ada pembahasan tentang apakah ada atau tidak ada rekomendasi penghentian atau pencabutan izin Meikarta.

Sikap KPK mendua. Di satu sisi keberatan terhadap pernyataan Kuasa Hukum Denny Indrayana, di disi lain Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan penyegelan terhadap Proyek tersebut.

Ia menyebut KPK berfokus pada proses perizinan Proyek, terindikasi ada suap. Selain itu, menurut Alexander, ada banyak kepentingan masyarakat di balik proyek itu.

“Kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum, kita pisahkan dengan proyek itu,” sambungnya.

Pemprov Jabar sesungguhnya pernah menerbitkan Surat Penghentian Pembangunan Kota Meikarta. Surat tersebut dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat dan disampaikan pada 15 Agustus 2018

Surat ditandatangani Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat Dadang Mohamad ini meminta pihak Lippo untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik Proyek Kota Meikarta.

Pembangunan belum bisa dilakukan sebelum semua izinnya terpenuhi. Tetapi, hingga kini Pihak Proyek mengabaikan Surat Pemprov Jabar tsb. Kegiatan konstruksi jalan terus!

Argumentasi rasional Proyek Pembangunan Kota Meikarta harus disegel atau dihentikan yakni:

Pertama, Proyek ini belum mendapat izin dibutuhkan dari Pemerintah Daerah sehingga tidak boleh melakukan kegiatan konstruksi dan marketing.

Kedua, Korporasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan kejahatan antara lain telah melakukan penyuapan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KPK telah melakukan OTT terhadap sejumlah orang dan telah menjadikan 9 orang sebagai status Tersangka.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)