Friday, 16 November 2018

Ahli Waris Laporkan Pembangunan Bintaro Exchange ke KPK

Ahli Waris Laporkan Pembangunan Bintaro Exchange ke KPK

Foto: Ilustrasi Gedung KPK. (Nael/swamedium)

Tangerang – Ahli waris tanah seluas 11.200 m2 di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan meminta kepada KPK untuk mengusut dugaan suap terhadap proyek pembangunan Mal Xchange Bintaro pada tahun 2010.

“Kami sudah melaporkan ke KPK, Jumat (2/11) kemarin terkait dugaan adanya praktik suap dalam pembangunan Mal Xchange Bintaro. Kasus ini bisa jadi Meikarta Jilid II,” kata kuasa ahli waris, Poly Betaubun, kepada wartwan di Jakarta, Kamis (8/11).

Poly menyebutkan sangat jelas sekali terjadi pelanggaran saat membangun mal tersebut. Disebutkannya, hanya mengantongi IMB saja, PT JRP sudah bisa melakukan pembangunan.

“Saat itu PT JRP belum mendapatkan izin HGB, hanya IMB saja,” jelasnya. “Anehnya, kok bisa ya IMB lebih dulu diterbitkan, seharusnya setelah HGB terbut,” tambahnya.

Ketidakwajatan terhadap pembangunan Mal Xchange terungkap dari keterangan Lurah Pondok Jaya melalui surat bernomor 594/288-Pem tanggal 27 September 2018.

“Dalam surat itu, Lurah Pondok Jaya, Achmad Saichu, menyebutkan bahwa tidak ditemukan arsip yang menyatakan ahli waris pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus atau menjual tanahnya kepada pihak ketiga, yakni PT JRP. Apa yang kami jelaskan ini sebagai bantahan dari pernyataan PT JRP yang menyebutkan ada pihak yang mendapatkan surat kuasa dari ahli waris tahun 1982 untuk menjual tanah tersebut,” jelas Poly.

Lanjut Poly, diperkuat dengan pernyataan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kecamatan Ciledug melalui surat Nomor 593/207-PPAT/2018.

“PPAT Sementara Kecamatan Ciledug menyatakan tidak menemukan arsip selembar pun di kantor Kecamatan Ciledug terkait pengalihan kepemilikan tanah dari ahli waris ke PT JRP,” tegasnya.

Poly pun mengingatkan dalam persoalan ini Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diani harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Perda No 14/2011 tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)