Sunday, 16 December 2018

Langgar UU Minerba, Tolak Rencana Revisi PP 23 Tahun 2010!

Langgar UU Minerba, Tolak Rencana Revisi PP 23 Tahun 2010!

Foto: Marwan Batubara (ist)

Oleh: Marwan Batubara*

Jakarta, Swamedium.com – Pemerintah diminta untuk segera membatalkan rencana revisi ke-6 PP No.23/2010 karena isinya bertentangan dengan amanat UUD 1945, melanggar ketentuan Undang-undang Minerba No.4/2009, dan akan merugikan keuangan negara, serta patut diduga sarat dengan tindak KKN. Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan, maka rakyat harus melakukan perlawanan dan Presiden Jokowi pun layak untuk diproses menuju pemakzulan sesuai Pasal 7 UUD 1945.

Rencana revisi PP No.23/2010 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar sumber daya alam dikuasai negara dan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi, pengelolaannya harus dijalankan BUMN. Dengan demikian, akan diperoleh manfaat pemilikan SDA minerba bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika revisi PP No.23/2018 tetap terjadi, maka manfaat bagi kemakmuran rakyat berkurang dan pihak yang paling diuntungkan adalah para kontraktor tambang batubara, yang selama ini telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari kekayaan milik negara. Ketidakadilan ini harus dihentikan!

Terlihat dengan jelas rencana revisi PP No.23/2010 juga bertentangan dengan sejumlah ketentuan UU No.4/2009 tentang Minerba, yakni Pasal 83, Pasal 169 dan Pasal 171. Menurut Pasal 83, luas maksimal IUPK Operasi Produksi hanya 15.000 ha. Di samping berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan dalam KK dan PKP2B dengan ketentuan dalam UU Minerba, pemegang kontrak KK dan PKP2B tidak mempunyai hak sama sekali untuk memperoleh perpanjangan usaha pertambangan secara otomatis saat kontrak berakhir, walaupun bentuk kerja samanya berubah menjadi IUPK. UU Minerba tidak mengenal adanya perpanjangan KK/PKP2B.

Setelah berakhirnya masa berlaku suatu kontrak (KK atau PKP2B), pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk tidak memperpanjang kontrak. Seluruh wilayah kerja (WK) tambang yang tadinya dikelola kontraktor harus dikembalikan kepada negara. Negara berkuasa penuh atas WK tambang, yang kemudian berubah menjadi wilayah pencadangan negara (WPN). Pengelolaan lebih lanjut atas WPN diproses melalui tender dan persetujuan DPR. Namun, sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis negara, dan terutama guna menjamin ketahanan energi nasional, maka sudah seharusnya pengelolaan atas WPN tersebut dilakukan oleh BUMN.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)