Sunday, 16 December 2018

Teori Korupsi Sandera Negara, Sikap Rezim Jokowi Atas Permasalahan Meikarta

Teori Korupsi Sandera Negara, Sikap Rezim Jokowi Atas Permasalahan Meikarta

Foto: Proyek kontroversi Meikarta di Cikarang, Bekasi. (Mangucuy/Nael/swamedium)

Oleh : Muchtar Effendi Harahap*

Jakarta, Swamedium.com – Dalam realitas obyektif, Proyek Pembangunan Kota Meikarta, Kabupaten Bekasi, belum mendapat “perizinan” lengkap. Tetapi, Korporasi Lippo Group sebagai Pemilik Proyek terus membangun fisik (kegiatan konstruksi) dan bahkan memasarkan produk Apartemen dll. kepada publik. Sudah tersebar iklan di berbagai media massa dan medsos menandakan Lippo Group ini, menurut Wagub Jabar Deddy Mizwar, telah menciptakan “Negara dalam Negara”.

Ada banyak pihak dari komponen masyarakat madani seperti Yayasan Konsumen Pusat, Lingkungan Hidup Jabar, dan dari komponen pemerintahan seperti Pemda bahkan para anggota DPR RI menuntut agar Lippo Group menghentikan kegiatan konstruksi dan pemasaran produk proyek. Argumentasi dasar mereka, Lippo Group telah melanggar Peraturan perundang-undang berlaku. Lippo Group tidak menggubris dan mengabaikan begitu saja kritik, kecaman dan tuntutan pihak2 tsb.

Sementara itu, Rezim Jokowi tetap bersikap diam atas persoalan perizinan, kegiatan konstruksi dan pemasaran produk proyek ini. Persoalan bersikap diam Rezim Jokowi ini dapat dipahami dgn nenggunakan teori “Korupsi Sandera Negara” atau “Stare Capture Corruption”.

Bahwa Lippo Group sebagai Korporasi didukung gabungan Korporasi Asing (korporatokrasi internasional) mampu membuat Rezim Jokowi diam dan tidak bersikap atas persoalan Proyek Meikarta. Juga Korporasi Lippo Group lewat Rezim Jokowi mampu mendiktekan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menerbitkan perizinan Proyek Pembangunan Kota Meikarta.

Apa Itu Korupsi Sandera Negara?

Cita-cita bangsa merdeka berupa terwujudnya masyarakat Indonesia adil dan sejahtera, menjadi “soul and spirit” Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetap diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan. Satu aspek mendesak wajib hadir dalam kehidupan bangsa dewasa ini adalah integritas negara—bangsa berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Hal ini menjadi tanggung jawab konstitusional penyelenggara kekuasaan negara seperti Rezim Jokowi. Tantangan paling serius dan berat bagi penyelenggara kekuasaan negara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu—adalah memberantas korupsi telah menjadi “penyakit kronis” bangsa Indonesia.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)