Thursday, 21 March 2019

Utang Jokowi untuk Bangun Infrastruktur Berujung Kritik Pedas Bank Dunia

Utang Jokowi untuk Bangun Infrastruktur Berujung Kritik Pedas Bank Dunia

Foto. Kecelakaan kerja akibat proyek infrastruktur yangterjadi berulang kali ditengarai akibat pekerja lelah dikejar target. (liputan6)

Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki tahun politik, pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengebut pembangunan infrastruktur yang belum selesai, salah satunya jalan tol. Menurut Jokowi, tol menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, mengingat tol merupakan konektivitas dari pusat ke daerah.

Hingga saat ini, sudah banyak pembangunan jalan tol yang selesai, misalnya saja Tol Trans Jawa. Namun, masih ada juga tol yang dalam tahap pembangunan, seperti Tol Jakarta – Cikampek II Selatan.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tak heran jika utang negara sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (3/1/2019).

“Kalau pemerintah sekarang tidak membangun, gampang saja bayar utang. Kalau mau bayar utang, ya sudah, [pemerintah] tidak usah membangun sesuatu demi masa depan anak kita [yang] semakin baik.”

Sebagai informasi, total utang pemerintah pusat pada November 2018 tercatat sebesar Rp 4.395,9 triliun. Bahkan, angka ini naik Rp 467,3 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Utang yang diciptakan pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur itu justru berujung kritik pedas.

Kritik Bank Dunia

Bank Dunia memberikan sorotan pada pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu sorotan mereka berikan terkait penugasan yang diberikan pemerintahan Jokowi terhadap BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam laporan berjudul “Infrastructure Sector Assesment Program” edisi Juni 2018, Bank Dunia menyatakan untuk menjalankan penugasan yang diberikan, tak jarang pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan pelat merah.

Keistimewaan diberikan dalam beberapa bentuk. Pertama, pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, pada 2015 lalu pemerintah memberikan suntikan modal Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN, yang setengah di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)