Thursday, 21 March 2019

Era Jokowi, Terjadi Kemunduran Pengelolaan Ketahanan Energi Nasional

Era Jokowi, Terjadi Kemunduran Pengelolaan Ketahanan Energi Nasional

Foto: Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman. (ist)

Oleh: Yusri Usman*

Medan, Swamedium.com — Sikap Pemerintah memaksakan revisi ke 6 PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai implementasi UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, diduga keras sekadar memenuhi kepentingan segelintir pengusaha pemilik PKP2B. Sikap pemerintah bisa jadi akibat tekanan pengusaha PKP2B yang akan berakhir kontraknya. Diantaranya, PT Tanito Harum , PT Arutmin Indonesia , PT Kendilo Coal , PT Kaltim Prima Coal , PT Adaro Indonesia , Kideco Jaya Agung , PT Berau Coal dan PT Multi Harapan Utama . PKP2B Generasi 1, akan berakhir kontraknya masing masing sejak 2019 sd 2025.

Sikap yang jelas bagaimana Pemerintah terkesan sangat lemah adalah mengganti masa perpanjangan yang semestinya diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir, justru dirubah menjadi paling cepat lima tahun. Ada indikasi agar semua kontrak PKP2B Generasi 1, dapat diperpanjang selama pemerintahan Jokowi. Ironisnya, PKP2B Generasi 1 yang habis masa kontraknya seharusnya dapat diambil alih untuk memperkuat BUMN dalam menjalankan ketahanan energi yang jelas-jelas menjadi masalah besar bangsa ini ke depan.

Sangat tidak salah, publik menduga langkah pemerintah ini dibuat seperti kerja operasi ” intelijen”. Hampir proses yang ada diupayakan tidak muncul ke ruang publik. Bahkan, harmonisasi dengan stake-holders, asosiasi, universitas dan pemerintah daerah dimana wilayah pertambangan berada, tidak dilakukan sama sekali. Begitu mengejutkan, pada November 2018 ESDM menyampaikan bahwa revisi PP sudah pada tahapan harmonisasi di Kemenkumham. Publik mencurigai langkah ESDM ini terkait kebutuhan akan dana2 politik untuk pesta politik 2019, dimana dana dapat bergulir cepat di saat beleid disetujui.

Pihak pemerintah propinsi dan BUMN semestinya teriak akan langkah pemerintah ini. Dengan mengambil alih PKP2B (tanpa dana investasi) dan diupayakan dimasukkan ke Wilayah Pencadangan Negara (WPN), maka Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Khusus, dapat diprioritaskan untuk dapat dimiliki BUMN atau BUMD. Kesempatan pemerintah propinsi untuk memperbesar BUMD menjadi tertutup, begitu pemerintah memperpanjang PKP2B menjadi IUPK. Sangat ironis, PT. Freeport Indonesia diambil alih dengan dana pinjaman USD 3.8 milyar, justru perpanjangan PKP2B yang sekadar diambil alih tanpa dana sepersepun justru ditolak. Rasional siapapun, sulit untuk memahami sikapa pemerintah ini. Apalagi kepemilikan pengusahaan bisnis batubara terkait dengan energi atau kepentingan membangun ketahanan energi ke depan.

Bahkan Kabiro Hukum KESDM Hufron Asrofi dikutip media Kontan (7/1/2019) mempertegas bahwa Menteri ESDM Jonan sudah paraf dan tinggal menunggu paraf Menteri Keuangan serta Insya Allah pekan ini selesai. Setelah masuk ke Sekretariat Negara segeralah ditanda tanganin oleh Presiden dalam minggu ini.

Disisi lain atas perspektif ketahanan energi nasional jangka panjang dan kepentingan penerimaan negara yang lebih lebih besar , seharusnya PKP2B Generasi 1 yang akan berakhir kontraknya harus dikembalikan ke BUMN Tambang PT Bukit Asam untuk mengelolannya. Dengan potensi total produksi sekitar 200 juta metrik ton pertahun , dengan asumsi pesimis laba diperoleh permetrik ton USD 10 , akan ada tambahan keuntungan BUMN tambang USD 2 miliar setiap tahun diluar royalti dan pajak.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)