Wednesday, 20 February 2019

Petaka Alor : Pasangan Amon Djobo-Imran Duru Harus Dibatalkan Bawaslu RI

Petaka Alor : Pasangan Amon Djobo-Imran Duru Harus Dibatalkan Bawaslu RI

Foto. Internet : MK Sidang Sengketa Pilkada Kabupaten Aloe 2018

Jakarta, Swamedium.com – Heriyanto, Kuasa Hukum Pelapor a.n. Ben Enga di Bawaslu RI meminta wasit Pilkada Serentak 2018 harus berani menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada Pasangan Calon (Paslon) Amon Djobo-Imran Duru sebagai bentuk konsistensi Penegakan Hukum.

“Bupati Petahana telah melakukan mutasi besar-besaran terhadap 698 orang Pejabat ASN antara kurun waktu 6 bulan sebelum Penetapan pasangan Calon 12 Februari 2018 sampai dengan Akhir Masa Jabatan 17 Maret 2019 dan 683 Pejabat ASN di bulan Januari 2017–sebanyak 11 kali Mutasi,” kata Heriyanto sebagaimana rilis yang diterima Swamedium.com dari Koalisi Masyarakat Amankan Alor (KOMAR), Senin (21/1/2019).

Mutasi dilakukan terhadap 30 persen dari jumlah ASN di Kabupaten Alor, pejabat yang dimutasi 1381 dari 5714 (data pejabat ASN tahun 2016).

Hal ini diperjelas dengan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Alor dalam statusnya sebagai Petahana pada Pilkada Serentak dalam masa tenggang, jelas bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2), dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang petahana dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan selesai, kecuali mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dimana penjelasan Pasal 71 ayat (2), mutasi dilakukan dalam mengisi jabatan kosong. Yang kemudian Mendagri menjabarkan di dalam SE Mendagri No.821/970/SJ bahwa ijin tertulis diberikan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan kosong (lowong).

Pada Faktanya Mutasi yang dilakukan melanggar Pasal 71 ayat (2), mutasi dilakukan tidak untuk mengisi jabatan kosong (lowong).

Mutasi yang dilakukan Bupati Petahana sangat kental dengan nuansa Pilkada Alor, dimana Pejabat ASN yang tidak mendukung akan dimutasi atau diberhentikan.

Mutasi dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. Mutasi mengandung unsur balas dendam melanggar Hak Asasi Manusia. Mutasi ini tidak memperhitungkan prinsip-prinsip kemanusiaan, dimana ASN (wanita) yang baru melahirkan ½ bulan sampai dengan 2 bulan bahkan lebih, dipindahkan oleh Bupati/ Petahana ke pulau seberang dan ditempatkan di daerah pegunungan, dimana pada lokasi tersebut tidak memiliki akses transportasi yang baik, infrastruktur yang buruk (khusus listrik, air bersih dan unit pelayanan kesehatan).

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)