Tuesday, 19 March 2019

Kriminalisasi Gus Nur: Bukti Rezim Joko Represif, Anti Islam & Ulama

Kriminalisasi Gus Nur: Bukti Rezim Joko Represif, Anti Islam & Ulama

Foto: Gus Nur dalam sambutannya pada Reuni Akbar Alumni 212 di Monas. Sabtu (2/12). (Bili/swamedium)

Catatan Hukum Advokasi Gus Nur

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.*

Surabaya, Swamediim.com — Selasa (19/2) Penulis berada di Surabaya untuk mendampingi Sugi Nur Raharja alias Gus Nur alias Cak Nur untuk serah terima berkas perkara dan Tersangka, dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Beberapa waktu yang lalu, penyidik Polda Jatim mengirim surat panggilan dan menerangkan berkas sudah lengkap (P-21) dan selanjutnya akan dilimpahkan kepada Jaksa Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Ada yang unik dibalik pelimpahan ini. Sebelumnya, kami datang kepada Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM R.I., mempersoalkan ihwal penarikan paspor sementara Gus Nur. Padahal, Gus Nur telah selesai mengurus izin tinggal (Visa) ke Australia. Ada setidaknya, empat kota di Australia yang sejak lama mengajukan permohonan kepada Gus Nur untuk mengisi ceramah agama dalam rangkaian safari dakwah di Australia.

Awalnya kami menduga permintaan penarikan paspor sementara dilakukan oleh penyidik Kepolisan daerah Sulawesi Tengah. Sebab, di Polda Sulteng ini Gus Nur telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, atas tudingan menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA yang ancamannya 6 (enam) tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan :

“Penarikan Paspor biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:

a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)