Thursday, 17 October 2019

Tanggapan MUI Atas Pernyataan Tim Advokasi Basuki Tjahaja Purnama

Tanggapan MUI Atas Pernyataan Tim Advokasi Basuki Tjahaja Purnama

Foto: Rapat MUI. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Tim advokasi terdakwa kasus penistaan agama, ¬†Basuki Tjahaja Purnama pada Selasa (31/01) beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang terkesan menyudutkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI Pusat. Terkait hal tersebut MUI telah mengeluarkan tanggapan resmi terhadap hal tersebut. Adapun isi tanggapan MUI sesuai yang diterima redaksi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI benar tidak melihat video secara langsung dlm proses penetapan sikap keagamaa MUI. Tetapi bukan berarti proses penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan ditetapkan tanpa melihat video. Komisi Pengkajian MUI mendalami secara serius, mulai dari telaah video, transkrip hingga validasi ke Kepulauan Seribu. Proses penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan dengan melibatkan empat komisi di MUI.

2. Dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan, MUI memang tidak fokus membahas makna QS. al-Maidah 51 dan tafsirnya, akan tetapi membahas dan mengkaji pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang belakangan membikin gaduh masyarakat, apakah masuk kategori menghina al-Quran dan ulama atau tidak, dalam perspektif agama Islam.

Dengan demikian, tabayun yang dilakukan adalah untuk memastikan apakah rekaman ucapan itu benar apa tidak, yaitu dengan konfirmasi pada pihak-pihak yang bisa dimintai penjelasan. Karenanya, tim MUI juga konfirmasi ke Kepulauan Seribu, untuk tabayun terkait benar tidaknya rekaman ucapan itu disampaikan oleh BTP.

Setelah memperoleh konfirmasi kebenarannya, maka tim pengkajian memberikan data ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam perspektif agama. MUI fokus pada teks, tidak mengejar niat, karena dalam menetapkannya, MUI berpegang pada yang tersurat. “Nahnu nahkumu bi al-dhawahir, Wallaahu yatawalla al-sarair.

3. Benar, bawa pada 9 Oktober 2016, MUI DKI mengeluarkan Surat Teguran pada BTP, dan pada 11 Oktober 2016, MUI Pusat mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan. Keduanya tidak bertentangan, bahkan paralel. Surat MUI DKI juga ditembuskan ke MUI Pusat, yang juga dijadikan masukan dalam penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan. Ketua Umum dan Sekum MUI DKI juga menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.